Buka Simposium Internasional Reformasi Birokrasi, Wapras Kalla Ingin Sistem Lebih Cepat

Jumat, 15 Maret 2019 : 03.30
Gubernur Bali I Wayan Koster mendampingi Wapres Jusuf Kalla saat membuka Simposium Internasional Reformasi Birokrasi
Nusa Dua - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) membuka International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (14/3/2019). Saat pembukaan itu, Gubernur Bali I Wayan Koster berkesempatan mendampingi Wapres Kalla.

Wapres Kala mengatakan, dunia saat ini dihadapkan pada perubahan-perubahan, terutama yang disebabkan karena peningkatan teknologi. Untuk itu, diperlukan tiga hal untuk menghadapi perubahan yang terjadi.

"Sistem yang lebih cepat, sistem yang lebih baik dan sistem yang efisien," ujarnya.

Era digital ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem tersebut juga didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi.

Perubahan sistem juga perlu dibarengi perubahan cara berpikir. Sebagai negara yang demokratis, keinginan masyarakat yang menentukan bagaimana harus berjalan. "Semua harus dikerjakan lebih cepat lagi," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, mengatakan, paradigma masyarakat semakin menuntut hadirnya kapasitas negara melalui pemerintahan dinamis dan transformatif dalam merespon perubahan.

Kapasitas negara harus dapat melahirkan kebijakan publik yang merespon kebutuhan masyarakat, melalui keterpaduan hubungan pemerintah, sektor privat dan masyarakat dalam mendorong reformasi birokrasi.

"Setiap negara telah melahirkan praktik terbaik bagi transformasi pemerintahannya, yang selalu berkembang dan berimprovisasi dengan kemajuan teknologi, selalu menyempurnakan praktik yang sebelumnya pernah ada," tandasnya.

Dalam 10 tahun perjalanan reformasi birokrasi indonesia, telah dicapai yakni meningkatnya penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis komputer, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada prioritas, akuntabel dan transparan, e-government yang semakin massif, inovasi pelayanan publik yang cepat melayani, serta meningkatnya integritas aparatur.

Mencermati era revolusi 4.0, maka kapasitas negara melalui tata kelola pemerintahan perlu segera dipersiapkan untuk menyerap peluang. Kementerian PANRB mendorong kapasitas negara dalam mengawal reformasi birokrasi.

Di bidang SDM, perencanaan ASN lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional. Tahun 2017 dan 2018, direkrut 275.000 formasi jabatan dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT).

Selain itu, sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karir dan kesejahteraan terus diperbaiki secara profesional. Kemudian, Indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten / kota meningkat secara kuantitas maupun kualitas.

Sebanyak 351 unit percontohan zona integritas dibangun, dan sudah mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2018 di peringkat 38, berdampak pula bagi peningkatan EoDB Indonesia di peringkat 72 di tahun 2018.

Saat ini, Indonesia mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai fondasi penting penguatan akuntabilitas anggaran yang prioritas, efektif dan efisien pada pencapaian tujuan pembangunan.

Capaian akuntabilitas nasional adalah 91,7% dengan realisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkategori “baik” melampaui target renstra. Prinsip utama SAKIP adalah mengasistensi hingga ke titik terdepan penyelenggara pemerintahan, berfokus pada outcome pembangunan daerah dan nasional.

“Kami yakin, SAKIP menjembatani tumbuhnya daerah atau wilayah otonomi khusus sebagai pusat dan sentra ekonomi yang menyangga kemajuan negara,” tegasnya.

Perkembangan harapan publik tentang pelayanan oleh negara, serta konsep modernisasi negara yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal, telah melahirkan konsep inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelibatan sektor privat, masyarakat dan negara.

Melalui International Reform Policy Symposium and Regional Workshop ini, Indonesia hadir sebagai inkubator yang merangsang perubahan, sekaligus menawarkan praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang pernah dilakukan.

“Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi berpikir bahwa ‘ini tidak dapat dilakukan di sini (di negara saya)’, tetapi mari kita belajar dari yang lain," katanya. Mari bergerak bersama untuk menciptakan peluang perbaikan dan sejarah baru bagi bergulirnya tata kelola pemerintahan yang modern di masa depan.

Acara berlangsung 14 – 15 Maret itu menghadirkan 65 pembicara / narasumber dari 11 negara serta 1.000 orang peserta dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan akan saling berbagi pengalaman, ide dan diskusi memformulasikan konsep tentang praktik reformasi pada pemerintahan pusat hingga daerah. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru