Bawaslu: Hoaks dan Fitnah Merusak Kegembiraan Demokrasi di Indonesia

Kamis, 28 Maret 2019 : 12.33
Diskusi "Legitimasi Pemilu dan Peningkatan Partisipasi Pemilih" dihelat Kantor Staf Presiden di Jakarta/foto:ksp
Jakarta - Menjelang Pemilu bertebaran informasi hoaks dan fitnah terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengancam kegembiraan demokrasi di Indonesia. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyampaikan hal itu dalam diskusi “Legitimasi Pemilu dan Peningkatan Pertisipasi Pemilih”, di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Dalam diskusi disingung peran sentral KPU dan Bawaslu memastikan penyelenggaraan Pemilu memiliki legitimasi kuat. Selain itu, juga mencegah pihak-pihak yang ingin merusak demokrasi di Indonesia. KPU dan Bawaslu akan memastikan pemilu berjalan baik dan lancar.

“Pemilu adalah pesta demokrasi yang menyenangkan. Berita bohong dan fitnah merusak kegembiraaan demokrasi,” tambah Afifudin. Pembicara lainnya Prof. Syamsudin Haris dari LIPI, mengingatkan tidak bijak dan tidak rasional jika kmemutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih dalam situasi politik saat ini.

Selain itu, hak pilih yang tidak digunakan rawan untuk disalahgunakan. Syamsuddin juga menegaskan, partisipasi pemilih merupakan cerminan bagi kualitas demokrasi.

Acara yang digagas Kantor Staf Presiden (KSP) juga menghadirkan, Very Junaedi (KoDe Inisiatif), dan Khoirunnisa (Perludem). Potensi turunnya partisipasi pemilih menjadi alasan diskusi ini digelar. Jika menengok fakta, partisipasi pemilih sejak Pemilu 2004 terus menurun.

Tahun 2004 jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 23,30 persen, meningkat menjadi 27,45 persen pada pemilu berikutnya. Angka ini membesar pada 2014 menjadi 30,42 persen.

“Menjaga kualitas demokrasi, termasuk di dalamnya menyelenggarakan pemilu yang sukses, adalah tugas bersama,” ujar Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani. Dengan begitu, kolaborasi pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan swasta menjadi penting bagi suksesnya pesta demokrasi.

Dalam diskusi juga disinggung bahwa memobilisasi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih merupakan ancaman demokrasi. Apalagi jika itu sengaja dilakukan untuk mempengaruhi hasil elektoral kandidat tertentu.

Sekalipun tidak datang ke TPS merupakan hak individu. Namun sengaja mempengaruhi orang lain agar tidak menggunakan hak pilihnya, merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Pelanggaran itu bisa dikenakan hukuman pidana hingga dua tahun penjara. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru