Usir Mitra Kerja Pemerintah Saat Bahas Reses Tindakan Wakil DPR Kekanakan

Selasa, 05 Februari 2019 : 11.47
Ekonom Konstitusi Defiyan Ciri/dok
JAKARTA - Tindakan pengusiran terhadap mitra kerja pemerintah saat digelarnya rapat membahas hasil reses di DPR RI dinilai melanggar etika dan sikap kekanak-kanakan.

Diketahui, publik kembali dikejutkan dan prihatin atas peristiwa pengusiran yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terjadi saat Rapat Kerja bersama mitranya, Pemerintah Senin 4 Februari 2019 yang membahas hasil reses.

Wakil Pimpinan Komisi VII Muhammad Natsir melakukan pengusiran terhadap perwakilan BUMN Pertamina, Kementerian Riset Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemristekdikti) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) persis 5 menit setelah rapat dimulai pada pukul 12.10 wib.

Aksi pengusiran itu tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat dan memegang norma Pancasila serta Per-Undang-Undangan tersebut, maka kami sebagai Ekonom yang peduli (concern) atas permasalahan ekonomi dan energi menyampaikan keprihatinan mendalam serta meminta klarifikasi kepada DPR atas etika para anggotanya.

"Kami menyesalkan dan kecewa atas sikap dan tindakan pengusiran dari ruang rapat yang telah dilakukan oleh Komisi VII DPR RI, khususnya Wakil Pimpinannya atas mitra kerjanya, yaitu pemerintah sebagai sebuah perlakuan tidak pantas," ujar Ekonom Konstitusi Defiyan Cori kepada Kabarnusa.com, Selasa (5/2/2018).

Tindakan tidak beretika ditunjukkan oleh anggota DPR RI melalui pimpinan Komisi VII sebagai lembaga terhormat. Menurutnya, permasalahan bangsa dan negara secara umum, dan khusunya dibidang ekonomi, energi, riset dan teknologi dan lingkungan hidup membutuhkan keseriusan dan konsentrasi semua pihak.

Demikian juga, pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka memandirikan ekonomi, kedaulatan energi, dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih seimbang dan layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Tindakan pengusiran oleh anggota DPR RI (Wakil Pimpinan Komisi VII) terhadap mitra Pemerintah nya bukanlah reaksi atas persoalan substansi mengenai tujuan pencapaian kinerja sektoral dalam mensejahterakan rakyat yang menjadi perhatian utama.

"Pengusiran hanya persoalan teknis atas ketidakhadiran Direksi BUMN dan Sekretaris Jenderal Kementerian merupakan sikap yang kekanak-kanakan," tukasnya.

Untuk itu, partai Politik diingatkan agar lebih memperhatikan sikap dan perilaku para kadernya agar lebih logis dan masuk akal dalam menangani permasalahan. Jangan sampai terjebak pada hal-hal teknis dan seharusnya lebih responsif (cepat tanggap) dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Persoalan itu seperti terkait penghematan Rp 250 Milyar per hari Pertamina atas pembubaran Petral yang dituding sebagai mafia migas, tuntutan mantan AMT Pertamina kepada Presiden menjadi karyawan tetap yang tak masuk akal.

Demikian juga, soal penyelesaian berbagai rancangan Undang-Undang di bidang ekonomi dan energi, seperti RUU BUMN, Koperasi, Ketenagakerjaan, Migas dan Mineral dan Batu Bara, pada pokok permasalahan inilah semestinya DPR menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

"Tidaklah pantas permasalahan teknis ini harus dipermasalahkan oleh seorang anggota DPR, dan menegasikan eksistensi dan kapasitas perwakilan kelembagaan Pemerintah yang telah beriktikad baik memenuhi undangan rapat di DPR sehingga agenda rapat tetap berjalan" tukas alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.

Tindakan pengusiran ini merupkan preseden buruk DPR (setelah menolak kehadiran Menteri BUMN oleh Komisi VI) secara kelembagaan untuk kesekian kalinya. "Hal itu semakin menunjukkan buruknya etika wakil rakyat, serta terbukanya peluang ketidakpercayaan publik pada kinerja lembaga ini," demikian Defiyan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi