menu
search

Ulah Nakal Fintech, Data Pribadi Konsumen Bali Disebar ke Medsos

Selasa, 19 Februari 2019 : 15.21
Direktur YLPK I Putu Armaya
DENPASAR - Banyak konsumen di Bali menjadi korban praktek tak terpuji dilakulan perushaaan pinjaman online atau financial teknologi (Fintech). Mereka mengadukan ulah nakal Fintech Kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali.

"Para konsumen yang menjadi korban sudah menyerahkan data data kepada kami ujar Direktur YLPK Bali I Putu Armaya dalam keterangan tertulisnya kepada Kabarnusa.com, Selasa (19/2/2019).

Tercatat 9 orang yang sudah mengadu ke lembaganya namun yang sudah menghubungi dan berkonsultasi sangat banyak mencapai ratusan orang. Sebenarnya munculnya fintech antara lain melayani peminjaman uang merupakan fenomena tak terhindarkan lantaran memberi angin segar bagi masyarakat.

Terutama terkait sisi efisiensi dan efektivitas. Namun, di lain sisi, ada sisi negatif. Ada risiko besar mengintai para Konsumen. Jika Konsumen lambat mencicil atau macet maka Penagih Pinjaman Meneror dan Sebar Data Pribadi ke Media Sosial, seperti yang dialami salah satu konsumen yang mengadu ke YLPK Bali.

"YS diteror, data ditanya dikirim ke teman temannya, dan dipermalukan, bahkan nomor penagih utang tersebut sudah diblok tapi masih meneror dengan nomor lain," sambungnya.

Begitu juga salah satu konsumen juga melapor bahwa foto dirinya yang lagi menyusui anaknya disadap dan disebarkan ke medsos. Menurut Armaya tindakan yang dilakukan para penagih utang Fintech ini sudah sangat keterlaluan, menyadap data pribadi konsumen lalu menyebarkan ke medsos.

Begitu juga keluhan konsumen lain sistem bunganya yang tinggi, dari data pengaduan sebagian besar konsumen mengajukan pinjaman tak lebih dari Rp 2 juta. "Nmun, bunga yang harus dibayar berkali-kali lipat", katanya menyebutkan.

Sementara, OJK memang hanya mengawasi Fintech yang terdaftar saja sedangkan Fintech yang tidak terdaftar banyak yang melakukan pelanggaran secara masif. Bentuk pelanggaran hukum Fintech nakal ini adalah, di pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen berhak mendapatkan informasi yang baik benar dan jujur.

Begitu juga dapat dijerat dalam UU No.11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam aturan itu menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi dan memindahkan informasi elektronik milik orang lain akan dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Kedepan pemerintah melalui OJK agar segera membuat regulasi yang kuat masalah Fintech ini sekaligus memberikan sanksi berat, kepada Fintech nakal. "Bukan saja memblokir tapi menyeret ke ranah hukum bagi pelaku usaha nakal Fintech yang banyak merugikan konsumen," tegasnya. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua