Menteri Susi Minta Pejabat KKP Hindari Opini Disclaimer BPK

Kamis, 21 Februari 2019 : 06.51
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantiik empat pejabat eselon II KKP/humas kkp
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta 4 orang Pejabat Eselon II setingkat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dalam pencatatan pengelolaan keuangan bisa dilakukan dengan baik menghindari opini disclaimer BPK.

Peringatan itu disampaikan Menteri Susi saat pelantikan tersebut digelar di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019). Dikatakan, saat ini KKP dinilai harus fokus menuntaskan pekerjaan sebelum berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

KKP sebaiknya fokus menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dan juga menyampaikan keberhasilan misi pemerintah yang telah dicapaidengan tiga pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan kepada publik, kepada stakeholder, kepada seluruh pemerhati dunia kelautan dan perikanan,” tuturnya.

Kerja keras mengoptimalkan pencapaian sangatlah penting. Namun, memperbaiki pencatatan aset negara juga tak kalah penting. Untuk itu Susi berharap, pencatatan pengelolaan keuangan di KKP dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindari opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saudara juga harus mampu dalam waktu dekat ini melihat visi ke depan untuk membawa pembaharuan, menunjukkan sikap-sikap kepemimpinan, keteladanan, kearifan, konsistensi, juga mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan stakeholder kita,” pesannya.

Selain itu, Menteri Susi berpesar agar pejabat KKP menanamkan pakta integritas untuk menunjukkan komitmen secara proaktif dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Mereka harus menghindari conflict of interest; dan menjadi teladan bagi bawahan atau stafnya, serta berperan aktif menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang ada pada unit kerjanya. Dia menginginkan adanya penertiban di program-program bantuan pemerintah, seperti bantuan kapal perikanan, bantuan alat tangkap, dan sebagainya.

Pejabat-pejabat yang dilantik antara lain: Ir. Umi Windriani, M.M. sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal KKP; Goenaryo, A.Pi., M.Si sebagai Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP); dan Waluyo Sejati Abutohir, S.H., M.M sebagai Kepala Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). (rhm)

Rekomendasi