menu
search

Jalani Pemeriksaan BPK, Sekda Indra Minta OPD Bersikap Kooperatif

Senin, 11 Februari 2019 : 19.52
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra memebrikan arahan dalam acara pemeriksaan pendahuluan BPK atas LKPD Tahun 2018
DENPASAR - Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diminta bersikap kooperatif dalam menjalani pemeriksaan BPK.

Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada acara pemeriksaan pendahuluan (entry meeting) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (11/2/2019).

Indra meminta OPD Pemprov Bali mempersiapkan dengan baik dan merespon dengan cepat dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK. “Saya pastikan Pemprov Bali siap menerima dan akan selalu kooperatif untuk kelancaran pekerjaan bersama sama,” kata mantan Kepala BPBD Bali ini.

Pihaknya meminta seluruh Kepala OPD agar meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, serta tetap berpijak pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), khususnya kesesuaian antara pelaksanaan dengan pertanggungjawaban.

Dalam kesempatan itu, Wakil penanggung jawab pemeriksaan LKPD Dony Ramli mengatakan sesuai UU paling lambat tiga bulan setelah realisasi anggaran, pemerintah daerah harus membuat laporan pertanggung jawaban yang kemudian diperiksa oleh BPK.

“Apa yang akan menjadi pekerjaan kita dalam waktu 30 hari ke depan merupakan konsekuensi paket Undang Undang tentang pengelolaan keuangan negara,” katanya.

Ditambahkan Dony, pemeriksaan akan berlangsung mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 21 Maret 2019 mengingat 30 hari diluar hari Minggu dan hari libur. Dia menyambut baik penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali per 12 Desember 2018 yang mencapai 97,72%. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua