menu
search

Berbarengan Perayaan Paskah, Pemprov NTT Minta Penundaan Pemilu

Jumat, 15 Februari 2019 : 00.27
Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Raja Erizman/kabarnusa
KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah pusat agar menunda pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif di Kabupaten Flores Timur karena bertepatan persiapan perayaan Paskah.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT Irjen Pol Raja Erizman mengungkapkan kekhawatirannya jika pelaksanaannya tepat di 17 April itu maka akan sangat berpengaruh kepada tingkat partisipasi pemilih.

"Pemerintah Provinsi melalui Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sudah menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat namun belum ada respon," ujarnya kepada awak media usai mengikuti seremoni pelantikan 4 kepala daerah, Kamis (14/2/2019).

Secara institusional, Kapolda bahkan sudah juga menyampaikan kepada Pemerintah NTT untuk menyampaikan lagi keberatan itu. "Memang kami sudah komunikasi dengan gubernur dan pak gubernur bilang sudah menyampaikannitu ke pemerintah pusat," katanya menegaskan.

Dia memberikan alasan, akan sulit jika pelaksanaan pemilu tetap berlangsung pada Rabu 17 April itu di Flores Timur. Hal itu karena saat sama umat dan seluruh masyarakat di kabupaten itu sedang menyiapkan diri untuk ritual 'Samana Santa' jelang hari Raya Paskah.

"Gelaran Samana Santa itu sudah berlangsung ratusan tahun silam sejak zaman Portugis masih berada di Kota Regna Larantuka," tuturnya.

Karena itu, pihaknya khawatir masyarakat tidak akan peduli dengan kegiatan pemilu (pemungutan suara) di hari itu. Masyarakat hanya akan fokus untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di Samana Santa jelang Paskah.

Disinggung soal aspek keamanan lanjut Kapolda, sampai saat ini masih sangat kondusif. Semua daerah sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan kami tetap akan mengawal agar persiapan dan pengamanan akan terus berjalan.

Sementara secara terpisah, Komisioner KPU NTT Yosafat Koli mengaku proses permohonan penundaan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Flores Timur sudah dilakukan secara berjenjang sejak 2018 silam.

Secara formal KPU dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah bertemu langsung dengan KPU RI secara kelembagaan. Hanya saja, sampai saat ini maaih belum ada respon. Pihaknya mendorong semua pihak termasuk pemerintah dan kepolisian untuk terus meminta hal itu.

"Betapa tidak karena akan sangat berkaitan dengan apatisme masyarakat di daerah itu saat pelaksanaan pemilu nanti. Lagi-lagi partisipasi pemilih akan menjadi taruhannya," katanya.

Ada sebanyak 155.800 pemilih yang terdata sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah itu. "Bisa dibayangkan jika jumlah itu tak menggunakan hak suaranya," imbuh Yosafat. (arh)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua