menu
search

Bentuk Tim Penyelaras, Menteri PANRB Minta LIPI Stop Reorganisasi

Senin, 18 Februari 2019 : 15.49
Menteri PANRB Syafruddin (kanan) saat bertemu Kepala LIPI Laksana Tri Handoro/humas kemenpanrb.
JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko diminta membentuk Tim Penyelaras untuk menyelesaikan polemik reorganisasi di tubuh Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memerintahkan Kepala LIPI menghentikan langkah reorganisasi.

"Tadi saya panggil Kepala LIPI, dan saya minta membentuk tim penyelaras untuk menyelaraskan seluruh langkah yang akan diambil LIPI," ujar Menteri Syafruddin usai pertemuan dengan Kepala LIPI di kantor Kementerian PANRB, Senin (18/2/2019).

Tim penyelaras itu terdiri Kementerian PANRB, Kemenristekdikti, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan LIPI. "Saya beri waktu satu minggu untuk menyelesaikan permasalahan terkait restrukturisasi. Masalah yang tidak selaras, tidak seimbang, tidak patut, agar diselesaikan,” ujarnya.

Menteri Syafruddin meminta agar LIPI menghentikan sementara proses reorganisasi. Untuk sementara agar dihentikan, sehingga tidak menimbulkan info atau opini yang simpang siur di masyarakat dan internal LIPI.

Reorganisasi LIPI bertujuan pembenahan internal di LIPI untuk menguatkan fungsi penelitian daripada administrasi. Hanya saja, saat pelaksanaanya, terjadi penolakan dari internal LIPI karena kurangnya sosialisasi.

"Ini ada miskomunikasi sehingga simpang siur dan mencuat opini yang tidak baik di masyarakat," ujar mantan Wakapolri itu.

Ia juga memastikan tidak ada struktur yang hilang sebagai dampak dari reorganisasi yang akan dilakukan oleh LIPI. Tidak ada penghilangan struktur yang ada hanya pergeseran jabatan. Ini hanya pengalihan fungsi yang tadinya jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

Syafruddin juga membenarkan telah memberikan persetujuan terkait rencana reorganisasi tersebut demi kepentingan yang lebih besar. Pihaknya hanya ingin memastikan pelaksanaan reorganisasi tersebut sesuai dengan rencana yang diusulkan. Tetapi kalau ada tindakan yang di luar usulan mereka itu yang harus dihentikan.

Dalam kesempatan sama, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan reorganisasi ini bertujuan untuk mengatur ulang tenaga administrasi pendukung. Agar pusat penelitian LIPI fokus dalam melakukan penelitian.

Diakui, ada miskomunikasi di internal dan harus segera diselesaikan agar LIPI segera membentuk tim penyelaras sesuai arahan Menteri PANRB untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. "Nanti tim ini akan melihat secara jernih permasalahan yang ada. Jika memang dibutuhkan perbaikan akan kami lakukan," demikian Handoko.

Terkait pemberlakuan PP 11/2017, Handoko menjelaskan, sebagai instansi pembina jabatan fungsional peneliti LIPI telah menindaklanjuti dengan melansir perubahan regulasi JFP melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018.

Aturan itu tentang Jabatan Fungsional Peneliti diikuti dengan Peraturan LIPI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti pada 3 Oktober 2018 serta Peraturan LIPI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Gelar Profesor Riset pada 17 Desember 2018.

Regulasi baru ini, akan memastikan pengelolaan Jabfung Peneliti berbasis output dengan proses bisnis yang sederhana, transparan, dan substantif. Konsekuensi dari reorganisasi tersebut, memang terjadi impassing sejumlah jabatan administratif (eselon III) menjadi jabatan fungsional. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua