menu
search

Banyak Berubah Fungsi, Mensos Agus Minta Kemendagri Awasi Panti Disabilitas

Senin, 04 Februari 2019 : 14.05
Menteri Sosial Agus Gumiwang saat mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Panti Disabilitas Sensorik Netra Mahatmiya di Tabanan
TABANAN - Kemendagri diminta melakukan pengawasan terhadap keberadaan panti disabilitas yang dikelola pemerintah daerah karena banyak yang telah beralih fungsi. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat memaparkan data banyaknya panti rehabilitasi di Indonesia berubah fungsi.

"Ada yang menjadi rumah sakit, perkantoran, mess, sarana olahraga dan lainnya," kata Agus saat meninjau Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya yang terletak di Kabupaten Tabanan, Senin 4/2/2019).

Dijelaskan Agus, panti-panti disabilitas tersebut di bawah kndali pemerintah daerah sesuai perubahan nomenklatur yang mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mensos mengungkapkan, berdasarkan nomenklatur itu, panti diserahkan kepada pemda. Sementara balai itu lebih berfungsi kepada advance anak didik dari panti.

"Tapi karena banyak panti yang telah berubah fungsi, ini yang membuat negara seakan tidak hadir terhadap pembinaan saudara kita penyandang disabilitas," tuturnya. Namun, Agus enggan merinci daerah mana saja yang terdapat peralihan fungsi panti tidak sesuai tuposi ebagaimana dipaparkan

Melihat kondisi tersebut, Mensos Agus telah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengawasi aktivitas panti-panti yang telah diserahkan institusinya kepada pemda agar berjalan sesuai dengan tupoksi.

"Kami meminta kepada Kemendagri untuk mengawasi panti yang telah kami serahkan agar tetap beroperasi sesuai dengan tupoksinya," kata Agus menegaskan. Diharapkan, dengan tetap beroperasi sebagaimana mestinya, kata Agus, kaum disabilitas benar-benar mendapat manfaat dari kehadiran panti dan balai.

Artinya, kelompok disabilitas bisa merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka. Saat ini, tercatat ada 120 panti di seluruh Indonesia yang telah diserahkan kepada pemda. Menurutnya, keberadaa balai ini semestinya membina penerima manfaat (disabilitas) yang telah mendapat layanan dasar dari panti.

Hanya saja, karena pantinya sudah beralih fungsi, maka balai ini membina penerima manfaat dari nol lagi. Pendek kata, faktanya balai tersebut, menjalankan tupoksinya di luar dari undang-undang.

Tentunya, hal ini menjadi pekerjaan besar instansinya agar penyandang disabilitas mendapatkan hak sesuai diatur oleh undang-undang. "Sebetulnya ide dari undang-undang itu semua layanan dasar ada di pemda melalui panti. Kemudian advance baru di kita (balai). Jadi di balai ini pelayanan yang lebih maju," imbuh Agus.

Dalam kesempatan itu, kepada Mensos Agus, Kepala BRSPDSN, Ketut Supena menjelaskan, saat ini ia memiliki anak didik sebanyak 50 orang yang menetap tinggal di dalam balai. Sementara yang di luar balai jumlahnya mencapai 200 orang.

Dijelaskan dia, ada beberapa terapi yang kami lakukan seperti terapi psikososial, terapi kemandirian sosial, terapi mandiri ekonomi dan lainnya. Penerima manfaat yang telah kita nyatakan mandiri keluar dari sini dibekali permodalan.

"Pogram kami mamanya Gempita (Gerakan Menjadi Pengusaha Bagi Penyandang Disabilitas Netra). Setelah lulus dari sini ada stimulus Rp5 juta," imbuhnya. (rhm)

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua