Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Perlu Membangun Kemitraan untuk Pengurangan Sampah

Rabu, 23 Januari 2019 : 13.00
Pertemuan HLS on Suistainable Cities ke-10 di Nusa Dua Bali/istimewa
BADUNG - Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan membangun kemitraan kota yang berkelanjutan dalam mewujudkan target pengurangan 30 persen sampah di Indonesia pada tahun 2025.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati menegaskan komitmen pemerintah dalam mengurangi penggunaan sampah plastik.

"Indonesia telah berkomitmen untuk menangani sampah dan limbah," tegasnya saat membuka The East Asia Summit – High Level Seminar (HLS) on Sustainable Cities ke-10 yang berlangsung 21-22 Januari 2019 di Nusa Dua Bali.

Acara juga mendengarkan sambutan Dr. Vann Monyneath, Chair of ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities.

Sementara Vivien yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, menyampaikan komitmen pemerintah tercermin dalam kebijakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

"Indonesia telah menetapkan target pengelolaan limbah padat, termasuk pengurangan 30% dan penanganan yang tepat 70% pada tahun 2025," tegas Vivien. Untuk target ini lanjut Vivien, juga diterapkan pada limbah plastik.

Turut hadir Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen memerangi sampah plastik, yang dibuktikan dengan Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2018 pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.

Di pihak lain, rencana Aksi Regional perlu dibuat untuk memberi program nyata, serta kumpulan inovasi, dengan melibatkan tidak hanya Pemerintah tetapi juga pemangku kepentingan lainnya, seperti Ilmuwan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Sektor Swasta.

HLS menjadi suatu wadah bagi pembuat kebijakan, para ahli dan praktisi di bidang pengembangan kota berkelanjutan di regional Asia Timur dan Tenggara untuk berbagi ide, pengetahuan dan pengalaman serta mengembangkan kerjasama.

Conservation International (CI) Indonesia hadir sebagai salah satu LSM dalam sesi Tematik 3 yang berjudul “Partnership Building to Promote SDG’s in Cities (SDG 17)”. Made Iwan Dewantama dari Bali Island Program Manager CI Indonesia turut menjadi pembicara dalam forum ini

Iwan mempresentasikan tentang “Sustainable Landscape & Seascape in Karangasem Regency”. Sebagai upaya untuk mewujudkan bentang alam dan bentang laut yang berkelanjutan, CI Indonesia Program Bali telah melakukan sejumlah upaya diantaranya Kajian Cepat Kondisi Kelautan Bali.

Selain itu, Bali Geodatabase, harmonisasi tata ruang darat dan laut hingga restorasi hutan untuk perlindungan terumbu karang di Karangasem sebagai implementasi dari pendekatan hulu-hilir (Ridge to Reef).

Menurut Iwan menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah dari tingkat pusat hingga desa penting dilakukan untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam mendukung mata pencaharian berbasis masyarakat (community-based livelihood).

“Membangun kemitraan sesuai dengan SDG ke-17 membutuhkan platform yang kuat di tingkat lokal seperti pendekatan hulu-hilir (Nyegara Gunung) di Bali untuk mencapai kota yang berkelanjutan (sustainable cities),” ujar Iwan.

Dalam pelaksanaan program di Bali, CI Indonesia menjadikan konsep Nyegara Gunung sebagai model bahwa laut dan gunung sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk dalam menangani permasalahan sampah di Pulau Bali.

"Konsep ini mendorong adanya integrasi antara hulu yakni gunung dan hilir atau laut dalam mengatasi masalah sampah dan lingkungan," demikian Iwan. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru