menu
search

Bali Usulkan Revisi UU No 64 Tahun 1958 ke Baleg DPR

Kamis, 10 Januari 2019 : 22.18
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra (kanan) saat menerima rombongan Badan Legislatif DPR RI dipimpin Sudiro Asno/biro humas
DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali terus berjuang ke pusat guna mengusulkan revisi terhadap UU No 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Usulan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menerima kunjungan kerja (Kunker) Badan Legislasi DPR RI di Ruang Wiswasabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar, Kamis (10/1/2019).

Sekda Indra berharap, UU No 64 tahun 1958 dapat direvisi mengingat UU tersebut tidak mengatur banyak hal. Aturan itu, hanya mengatur terkait pembentukan wilayah, disamping itu dinamika serta kondisi Bali sudah banyak mengalami perubahan sehingga perlu untuk disesuikan.

Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan apresiasi atas kunjungan Baleg DPR RI ke Provinsi Bali dalam rangka sosialisasi Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan UU Tahun 2015-2019 serta menyerap aspirasi dan saran, guna memperkaya bahan pembahasan.

Lebih jauh disampaikan Indra, pihaknya tengah mempersiapkan dokumen dan draft usulan sedang dikerjakan dan mendekati final. "Setelah itu akan segera disampaikan ke DPR RI agar dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut,“ imbuhnya.

Menajawab usulan itu, Ketua tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI Drs. Sudiro Asno, menilai sebagai usulan positif dan akan segera dipelajari, ketika usulan masuk ke DPR RI.

Dikatakan, tahun 2019, DPR RI telah menetapkan Prolegnas Prioritas Tahun 2019 sebanyak 55 RUU dimana 12 RUU usulan baru dan 43 RUU usulan lama. Disamping itu, DPR juga menetapkan perubahan atas Prolegnas jangka menengah (2015-2019) sebanyak 5 RUU.

"Kami harapkan, dengan kunker ini akan terjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder serta menyerap aspirasi. Dengan demikian undang-undang akan berkualitas, responsif dan sesuai kebutuhan hukum di masyarakat," harap Asno.

Pertemuan dihadiri sekitar 12 anggota Baleg DPR RI, Forkopimda Bali, Kanwil Hukum dan HAM Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, perwakilan Polda Bali, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan civitas akademika ini juga diisi dengan sesi diskusi. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua