YLPK Bali Ungkap Banyak Konsumen Korban Janji Pengembang Nakal

Rabu, 26 Desember 2018 : 15.14
Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali I Putu Armaya
DENPASAR - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YPLK) Bali banyak menerima pengaduan konsumen yang menjadi korban praktek pengembang nakal di mana mereka sudah membayar uang muka atau (DP) namun rumah tak kunjung dibangun.

Direktur YLPK Bali Armaya mengaku geram, banyaknya konsumen yang menjadi korban dalam pembelian rumah bersubsidi. "Konsumen sudah lama membayar DP namun perumahan yang dijanjikan belum juga dibangun," ujar Armyana dalam keteranganya baru-baru ini.

Dia menyebutkan, seperti kejadian pengembang perumahan di Tabanan yang didatangi konsumen lantaran menjadi korban janji-jani manis pengembang. Konsumen meminta kejelasan program pembangunan rumah bersubsidi di Desa Batuaji, Kerambitan Tabanan.

Beberapa hari lalu sempat dihubungi salah satu konsumen dan mengadukan persoalan tersebut, namun konsumen yang mengadu disuruh melengkapi bukti bukti yang dimiliki untuk melengkapi pengaduan.

Armaya menyesalkan kasus yang menimpa banyak konsumen perumahan seperti ini, terjadi di Bali, apalagi rumah yang rencana dibangun itu adalah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah,

Dia mendukung langkah konsumen untuk mengambil upaya hukum, dengan disertai bukti bukti, karena dari data pengaduan ke YLPK yang disampaikan salah satu perwakilan konsumen tersebut,
sudah beberapa kali konsumen hanya diberikan janji janji tanpa ada bukti.

Lanjut Armaya, konsumen hanya bisa menempuh dua cara yaitu secara pidana dan perdata. Secara pidana, konsumen memang dapat melaporkan developer dengan tuduhan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pasal ini berbunyi, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha (dalam hal ini developer) yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi pidana paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Ancaman sanksi ini termuat dalam Pasal 62 UU Konsumen.

Ancaman pidana lain bagi pengembang yang membangun perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi dan persyaratan yang diperjanjikan juga diatur dalam Pasal 134 jo Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan) yakni denda maksimal Rp5 miliar.

Selain sanksi berupa denda, developer juga dapat dijatuhi sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam Pasal 150 UU Perumahan. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, hingga penutupan lokasi.

Untuk perdata konsumen bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.Lanjut Armaya kedepan konsumen harus teliti senelum membeli rumah Kecermatan dalam memilih perumahan amat diperlukan dewasa ini.

"Oleh karenanya, sebelum membeli rumah, pastikan konsumen telah menyimak ulasan mendalamnya yang dirangkum dalam Review Properti," sarannya. Dan menanyakan dan mengecek ke REI Bali atau pemerintah terdekat untuk menanyakan ijin pembanginan perumahan tersebut.

"Jika di Bali konsumen banyak mengalami kasus perumahan dan ditemukan pengembang nakal agar jangan takut mengadukan kami akan memberikan bantuan hukum" ujar Advokat muda yang sering menangani kasus gugatan konsumen di Pengadilan ini. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru