YLPK Bali Banyak Terima Aduan Kecurangan Petugas SPBU

Rabu, 19 Desember 2018 : 18.38
DENPASAR - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali banyak menerima pengaduan masyarakat terkait kecurangan pengelola dan petugas SPBU. Pengaduan konsumen layanan di SPBU seperti saat konsumen membeli BBM untuk tahun 2018 ini sekitar 25 pengaduan

"Pengaduan kecurangan pada saat pengisian, meteran di SPBU banyak yang rusak," tegas Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali,I Putu Armaya dalam siaran pers diterima Kabarnusa.com, Rabu (19/12/2018).

Demikian saat konsumen membeli BBM meteran angka pembelian tidak terlihat jelas sehingga banyak merugika konsumen. Ia menegaskan, yang menjadi acuan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 c.

"Dalam pasal itu, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan," tuturnya. Dia melanjutkan, jika melanggar bakal sanksinya pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak 2 milyarm

Bahkan Armaya geram dengan ada dugaan SPBU di Gatsu timur Denpasar yg merugikan dan melakukan kecurangan kepada konsumen. "Jika ditemukan bukti bukti terhadap kecurangan tersebut agar diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku," tegasnya.

Bila perlu SPBU manapun di Bali yang terbukti merugikan konsumen agar diambil tindakan tegas, Bahkan Armaya mendorong pihak kepolisian melakukan upaya hukum terhadap SPBU di Bali yang diduga merugikan konsumen.

Penekanan pada UU itu adalah kepada "pelaku usaha", maka dalam konteks khusus adalah yang bertanggung jawab adalah pemilik SPBU yang bersangkutan. Namun, dalam konteks umum, pelaku usaha juga tak terpisahkan dari PT Pertamina sebagai pemasok BBM kepada mitra-mitranya.

Kedepan Pertamina harusnya memeriksa secara berkala setiap SPBU, khususnya bagian pompa dan dispenser BBM.Memang harus ada pemeriksaan yang rutin pemeriksaan mestinya dilakukan rutin setiap bulan oleh Pertamina.

Selain Pertamina, tanggung jawab pengawasan juga ada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan pengawasan di sektor hilir seperti tata niaga di SPBU.

Bagian kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota di Bali, juga agar melakukan sistem pengawasan pengecekan setiap SPBU di Bali agar jangan sampai merugikan konsumen.

"Jika ada konsumen yang dirugikan Armaya siap memberi bantuan Hukum kepada konsumen untuk mengawal kasus tersebut baik secara pidana atau menggugat secara perdata," tandas Armaya yang pengurus Himpunan Advokat Perlindungan Konsumen Nasional. (rhm)
Loading...

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi