Serahkan DIPA Capai Rp855,4 Triliun, Presiden Jokowi: Jangan Ada Lagi Korupsi

Selasa, 11 Desember 2018 : 22.58
Presiden Joko Widodo saat penyerahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara, Jakarta/foto:biro pers setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo saat menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 sebesar Rp 855,4 Triliun meminta jajarannya di pemerintahan agar menggunakan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan jangan ada lagi yang main-main dengan korupsi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018. DIPA tersebut akan menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden sekaligus menyerahkan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada para gubernur.

"Pada hari ini telah diserahkan DIPA kepada kementerian, lembaga yang nilainya mencapai Rp855,4 triliun dan juga disampaikan dana transfer ke daerah dan dana desa di 2019 sebesar Rp826,8 triliun kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan kembali, penggunaan anggaran harus berfokus pada dampak nyata yang dapat dirasakan, bukan sekadar apa yang dikerjakan. Alokasi anggaran, kata Presiden, harus betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan habis untuk kegiatan-kegiatan pendukung.

"Kegiatan pendukung itu apa? Kebanyakan rapat, perjalanan dinas, dan honorarium," tuturnya. Di samping itu, Presiden juga mewanti-wanti jajarannya untuk berhati-hati dan melakukan pengawasan berkala mengenai penggunaan anggaran.

Jangan sampai ada anggaran yang disalahgunakan sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. "Jangan ada yang bermain-main lagi dengan korupsi. Jangan ada penyalahgunaan anggaran, pemborosan, mark up, dan perbuatan menyimpang lainnya," katanya menegaskan.

Presiden menegaskan, tema APBN tahun 2019 adalah mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia. Dalam APBN 2019, Pemerintah telah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun. Sementara dari sisi pendapatan negara ditetapkan sebanyak Rp2.165,1 triliun.

"Pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun bukan pajak, namun dengan tetap menjaga iklim usaha, dunia usaha, serta melanjutkan dukungan insentif-insentif untuk kegiatan-kegiatan usaha dan investasi," ucapnya.

Volume belanja negara yang meningkat sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya diminta Presiden untuk dilakukan secara fokus untuk memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kemanfaatan yang dapat dirasakan rakyat Indonesia.

“Tentunya pemerintah harus menggunakan alokasi dana itu dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan,” imbuhnya. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru