Prabowo Diminta Berikan Kesejukan, Media Harus Evaluasi Diri soal Reuni 212

Kamis, 06 Desember 2018 : 10.32
Prabowo Subianto/dok.kabarnusa
JAKARTA - Calon Presiden Nomor urut 02, Prabowo Subianto diminta lebih menjaga statemen dengan memberikan keteduhan seperti dalam kasus pemberitaan Reuni 212.

Koordinator Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Bali Nusa, Yatimul Ainun, menyayangkan pernyataan Prabowo yang menyalahkan media dan para jurnalis yang tidak menulis acara Reuni 212, Minggu (2/12/2018), di Monas, Jakarta.

Menurut Ainun, Prabowo sebagai sosok pemimpin nasional yang saat ini menjadi calon Presiden RI sehingga adalah teladan bagi rakyat Indonesia.

Prabowo adalah sosok negarawan bagi NKRI. Maka dari itu, dalam menyikapi fenomena apapun di negeri, harus disikapi dengan sangat dewasa, cerdas dan berlandaskan pada jiwa intelektual yang kuat.

Ainun mengatakan, bahwa sosok pemimpin yang pertama dilihat oleh rakyat adalah, apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan. Di tahun politik ini, perilaku dan pernyataan, apalagi pernyataan kontroversial yang keluar dari sosok siapapun, sangat rawan berakibat konflik dan akan memecah belah persatuan dan kesatuan.

"Kritik yang disampaikan ke media atau ke jurnalis, adalah hak individu dan siapapun bebas mengkritik sikap media dan jurnalis,” kata Pemimpin Redaksi TIMES Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/12/2018).

Dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 17 ayat 1, jelas disebutkan bahwa siapapun, termasuk Prabowo berhak untuk melakukan pemantauan dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.

Dalam pasal 17 ayat 2 juga disebutkan bahwa publik berhal menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Itu peran serta masyarakat atas media.

"Tetapi, harus dipahami juga oleh Prabowo, bahwa media juga punya hak untuk menentukan kebijakan dalam konteks keredaksian, dimana sikap media itu diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," tegas dia.

Untuk itu, harus dipahami juga bahwa media juga memiliki hak dalam bersikap dan menentukan kebijakannya. Apakah akan menulis atau tidak. Termasuk kebijakan apakah akan menulis atau tidak Reuni 212.

Ia menyampaikan, Jika Prabowo menyampaikan semua media atau jurnalis tidak menulis Reuni 212, itu juga tidak benar. Karena tidak semua media tidak menulis berita reuni 212. “Ada beberapa media yang menulis peristiwa yang bersejarah itu,” ujarnya.

Tidak semua jurnalis dan media mengabaikan tugasnya. Baik media cetak, televisi, Radio dan media online, tetap menjalankan amanat UU Pers, menjadi pers nasional yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Untuk itu Ainun berharap, sangat tidak patut sosok calon Presiden yang menjadi teladan umat, menilai bahwa sikap media dan jurnalis tidak profesional dan dikatakan antek penghancur NKRI.

Yang harus diingat juga, bahwa jejak digital tidak bisa dibohongi. Seharusnya sebelum Prabowo mengomentari media dan jurnalis, melihat jejak digital yang ada. Bahwa tak sedikit media yang menulis Reuni 212.

Pihaknya berharap, Prabowo selaku sosok teladan umat dan calon Presiden, harus menebar kesejukan dan komentar-komentar menyejukkan dan pedamaian. “Saya juga meminta apa yang disampaikan Prabowo pada media dan jurnalis, harus jadi bahan evaluasi juga bagi media,” tutupnya. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi