menu
search

Pemuda Muhammadiyah Bali Kecam Kejahatan Kemanusiaan di Uighur

Sabtu, 22 Desember 2018 : 17.13
Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Bali Azizuddin (berkostum t-shirt biru)
DENPASAR - Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi Bali mengecam keras tindak pelanggaran HAM yang diduga dilakukan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap etnis Uighur di Provinsi Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Bali, Azizuddin, mengutuk aksi kejahatan kemanusiaan yang dilakuakan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap masyarakat etnis Uighur. Tindakan juga mengecam pemerintah Tiongkok yang membuat berbagai kamp-kamp re-edukasi yang dibuat di seantero Xinjiang.

Dari informasi yang didapat, pemerintah Tiongkok melakukan berbagai dugaan tindakan pelanggaran HAM seperti penyekapan, penyiksaan dan pemaksaan Ideologi komunis kepada etnis Uighur yang berpenduduk muslim.

Menurutnya, berbagai kejahatan HAM ini dilakukan merupakan bagian dari suatu bentuk genosida yang tujuan ingin menghilangkan salah satu etnik. Tentu saja, ini tentu tidak dapat ditolerir dan tidak boleh terus menerus dibiarkan.

"Kejahatan seperti ini sungguh tidak berkeadaban dan berprikemanusiaan," tegas Aziz dalam keterangan resminya, Sabtu (22/12/2018).

Tidak ada satu aturan hukum mana pun di dunia ini yang membenarkan dilakukankanya kejahatan kemanusian. Pemerintah Tiongkok sudah melanggar Konvensi tentang Penghindaran dan Hukuman Kejahatan Genosida dan Resolusi Majelis Umum 260.

Untuk itu, pihaknya menyerukan, Pemerintah Tiongkok harus menghormati hak asasi manusia universal sebagaimana dijamin PBB dan menjadi komitmen dunia pada abad modern ini. "Muslim di Uighur perlu dijamin haknya menjalankan agama sebagaimana pemeluk agama lain," katanya menegaskan.

Tidak semestinya, Pemerintah Tiongkok menebar ketakutan kepada penduduk setempat yang kebetulan bukan etnis minoritas. "Kalau terdapat unsur-unsur radikal atau separatisme, sebagaimana diisukan, perlu pendekatan politik yang elegan dan tidak dengan kekerasan," ujar dia.

Pihaknya juga mengingatkan, jangan sampai ada kesan Pemerintah Indonesia tutup mata terhadap penderitaan yang dialami etnis Uighur dan Kazakhs di Cina. Apalagi, saat ini Indonesia sedang duduk sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

"Pemerintah Indonesia dapat memainkan peran politik luar negeri yang bebas aktif secara elegan, dan mampu menyerap aspirasi umat Islam Indonesia dan masyarakat dunia atas perlindungan nasib Muslim Uighur," katanya.

Pihaknya akan segera mengirimkan surat protes kepada pemerintah Tiongkok melalui Konsulat Tiongkok di Bali. Ini dilakukan sebagai bagian dari penegasan sikap Pemuda Muhammadiyah dalam membela kemanusiaan.

"Kami akan berikan surat protes ke pemerintah Tiongkok. Ini sebagai bagian dari penegasan sikap kita dalam membela kemanusiaan," ucap dia. Dalam kesempatan sama, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Denpasar, M. Syobri, ia menjelaskan, Pemuda Muhammadiyah memegang teguh prinsip politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia mempunyai posisi dan peran strategis dalam menciptakan perdamaian dunia, dalam hal ini termasuk juga persoalan kemanusiaan di Uighur," demikian Syobri. (rhm)
Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi

Berita Terbaru

Lihat Semua