Ketua AJI Denpasar: Banyak Produk Jurnalistik Dilabeli Hoaks

Jumat, 21 Desember 2018 : 07.15
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar Nandang Astika memberikan pandangan dalam diskusi bertajuk Kolaborasi Melawan Korupsi digelar AJI Denpasar di warung Kubu Kopi
DENPASAR - Kerja-kerja jurnalis kian menghadapi tantangan berat bukan saja bagaimana menghasilkan karya jurnalistik yang baik namun tak jarang setelah produk jurnalistik dipublikasikan dengan mudah dilabeli sebagai informasi bohong atau hoaks oleh sebagian masyarakat.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar Nandhang R. Astika mengungkapkan hal itu dalam diskusi bertajuk “Kolaborasi Melawan Korupsi” yang digelar AJI Denpasar Kamis di warung Kubu Kopi, Denpasar, Kamis (20/12/2018) malam.

Narasumber lainnya dari berbagai latar belakang dihadirkan musisi Gede Robi “Navicula”, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Kadek Vany, Direktur manikaya Kauci Komang Arya Ganaris, Akademisi Gede kamajaya, Film Maker Erick EST, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Bali Nengah Muliarta.

Nandhang melanjutkan, karya jurnalistik sangat memainkan peranan penting seperti dalam membongkar praktek korupsi. Selain produk jurnalistik, kata dia, perlu kolaborasi media dengan elemen masyarakat lainnya.

Hanya saja, Nandang melihat koloborasi yang dilakukan saat ini, sebatas seremonial dan berakhir saat acara selesai. ”Harapanya kolaborasi tidk berhenti dalam diskusi seperti ini. Mau tidak mau harus berjalan bersama,” kata Nandang.

Dari sisi jurnalistik sejumlah tantangan kerapkali ditemukan. Misalnya dalam penggalian data dan marasumber yang mau membeberkan data. Idealnya sebuah pemberitaan mencantumkan data dan sumber yang jelas.

Dia juga mengakui, media sering terjebak dalam dilema pertarungan politik. Dengan mudahnya produk media disebut “hoaks” jika dianggap merugikan kepentingan politik pihak-pihak tertentu. “Kerja-kerja jurnalistik yang sudah memenuhi standar dengan mudahnya dicap hoaks. Kalau semua dianggap hoaks lantas siapa yang kita percaya,” tutup nandang.

Pembicara lainnya, Kadek Vany mengatakan data yang dihimpun 15 kantor LBH seleuruh Indonesia menemukan masyarakat tidak dilibatkan dalam bentuk partisipasi dalam sejumlah proyek pembangunan.

"Saat membela haknya rentan dikriminalisasi. Korupsi memudahkan investor masuk ke suatu wilayah. Lawan kita adalah kriminalisasi,” tegas Vany. Selain intimidasi, dalam kasus pidana sering terjadi malpraktek. Harusnya didampingi kuasa hukum tapi tidak dilakukan. Sudah lazim terjadi tawar menawar tuntutan hukuman.

Demikian juga, dalam kasus tertentu ada proses yang "by pass" dalam sehari, mulai pemeriksaan saksi, mendengarkan keterangan saksi di pengadilan sampai putusan. “Saat didampingi LBH ancamannya lebih tingi karena ada irisan korupsi di sana. Hal ini sudah kami sampaikan ke komisi kejaksaan,” kata Vany.

Menurutnya, ada irisan korupsi. Kasus yang didampingi LBH banyak irisan korupsi. Hal itu sudah sampaikan ke komisi kejaksaan, ada indikasi seperti ini Komisi Perlindungan terhadap peran masyarakat sangat lemah.

Terutama bagi mereka yang melakukan pengawasan dan penggalian informasi. Undang - undang korupsi banyak memberikan ruang tapi belum ada peraturan pemerintahnya, batasan partisipasi public seperti apa.

"Ada pertentangan pasal yang harus dibereskan dulu,” tandas Vany. Dalam pandangan Robi vokalis Band Navicula, akar permasalahan di berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan maupun ketenagakerjaan adalah korupsi.

Korupsi muncul karena melemahnya nilai-nilai seperti integritas. Bagaimana masyarakat makin permisif dengan prilaku korup. Standar kesuksesan ditentukan bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Integritas terlupakan dan permisif pada korupsi. Yang diukur seberapa banyak mengambil bukan berapa banyak memberi,” tutup Robi. (rhm)
Loading...

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi