Kawal Pemilu, Bawaslu Harapkan Pengawas Partisipatif Kaum Muda di Bali

Minggu, 09 Desember 2018 : 06.37
Diskusi Ngopi (Ngobrol Pemilu) bareng Iwan Dwi Laksono di Denpasar
DENPASAR - Kualitas pesta demokrasi seperti Pemilu atau Pilpres sangat ditentukan sebarapa banyak partipasi pemilih baik dalam memberikan hak suaranya maupun untuk turut melakukan pengawasan.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar Achmad Baidowi mengungkapkan, sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang, lembaganya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami sebagai pengawas ingin memastikan bahwa jumlah pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan yang hadir Hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu sesuai," tegasnya dalam diskusi "Ngopi (Ngobrol Pemilu)" bareng Bersama Iwan Dwi Laksono atau Bli IDL di Sunda Hotel, Denpasar, Sabtu 8 Desember 2018.

Pihaknya ingin memastikan mereka yang hadir dan dapat mencoblos surat suara bisa menggunakan haknya dengan baik. Untuk itu, sejak awal sampai akhir perhitungan suara, Bawaslu akan melakukan pengawalan.

"Peran kami, melakukan pengawasan secara berjenjang bersama lembaga pemantau pemilu lainya yang juga kami libatkan," tegasnya. Hanya saja, sampai saat ini, untuk Kota Denpasar, belum ada secara perseorangan atau lembaga yang mendaftar untuk menjadi pengawasa partisipatif.

"Silakan adik-adik dan senior yang tergabung dalam pemantau pemilu agar kita bisa saling besinergi untuk memastikan pemilihan di TPS, tidak terjadi kecurangan," tandasnya lagi.

Mereka yang mininal berusia 17 tahun bisa menjadi pangawas partisipastif khususnya di setiap TPS di Kota Denpasar yang berjumlah 1.737 TPS. Sementara itu, kaum muda atau generasi Milenial, berperan strategis untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

"Untuk itu, memberikan pemahaman bernegara dengan Sistem Demokrasi yang baik dan benar kepada mereka mejadi satu hal yang penting untuk dilakukan, Khususnya dalam menghadapi moment Pilpres dan Pileg serentak di Tahun 2019 mendatang," tegas Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Iwan Dwi Laksono (IDL).

Anggota Bawaslu Kota Denpasar Achmad Baidowi
Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Indonesia Youth Congress Bali. Diskuai tersebut menghadirkan pula pihak dari KPU, Gede Jon Darmawan dan Bawaslu kota Denpasar, Ahmad Baidowi sebagai pemateri.

Menurut IDL, maraknya praktik-praktik kampanye negatif dan kampanye hitam yang dilakukan dengan memfabrikasi berita-berita hoax dan ujaran-ujaran kebencian menjelang Pileg-Pilpres 2019 ini perlu disikapi secara serius.

Generasi muda kita perlu diberikan edukasi yang baik agar dapat bijak dalam merespon ujaran-ujaran kebecian dan berita-berita hoax khususnya yang ada di media sosial.

"Generasi muda harus bahu membahu menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Jangan sampai demokrasi yang akan diselenggarakan pada 2019 mendatang diwarnai dengan aksi-aksi yang menjatuhkan persatuan dan kesatuan bangsa," ucap Caleg DPR RI dari PKB ini.

Kepada para peserta diskusi yang mayoritas siswa sekolah menengah atas yang juga calon pemilih pemula, IDL menyampaikan, mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk ikut menjaga Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang sesuai dengan kepribadian bangsa.

Gede Jon Darmawan mewakili KPU Bali mengingatkan generasi muda yang telah memiliki hak memilih untuk dapat menggunakan haknya pada 17 April 2019. "Sebagai generasi penerus bangsa, jangan memilih karena dibayar. Pilihlah calon sesuai dengan trek rekordnya," katanya mengingatkan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi