OJK: Ratusan Korban Investasi Ilegal Berkedok Koperasi di Bali, Kerugian Rp150 M

Sabtu, 24 November 2018 : 12.54
Ketua OJK Regional 8 Bali Nusa Tenggara Hizbullah
DENPASAR - Ratusan nasabah mengaku menjadi korban dugaan praktek investasi ilegal berkedok Koperasi di Bali dengan potensi kerugian mencapai Rp 150 miliar lebih.

Mereka mengadukan masalah tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara yang kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar pertemuan bersama Kepolisan Daerah Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali sebagai anggota dari Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Bali.

Pertemuan membahas perkembangan kasus dugaan penipuan investasi berkedok Koperasi di Bali. Terdapat 12 Koperasi menurut keterangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali tidak memiliki izin di 5 kabupaten/kota yakni Badung, Denpasar, Klungkung, Tabanan dan Gianyar.

"Modus operandi koperasi ilegal dengan menjanjikan keuntungan sebesar 4%/bulan (1% bunga & 3% cashback)," tutur Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah kepada wartawan, Jumat (23/11/2018).

Bahkan, diiindikasikan ratusan masyarakat menjadi korban dengan potensi kerugian sekitar Rp150 miliar. "Sebagian masyarakat yang menempatkan dana di koperasi ilegal melalui pinjaman/kredit dari lembaga keuangan lain seperti Bank Umum, BPR, LPD, dan Koperasi lainnya, "sambungnya.

Guna menindaklanjuti kasusnya, OJK berkoordinasi dengan anggota Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Provinsi Bali. Pada 1 Oktober 2018 meminta Dinas Koperasi di 5 Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan terhadap 12 Koperasi ilegal tersebut sesuai kewenangannya

Pasalnya, Koperasi bukan lembaga yang diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya dalam pertemuan dengan korban yang dilaksanakan di gedung DPRD Provinsi Bali pada 5 Oktober 2018, para korban memohon kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terkait kondisi kredit para korban di beberapa bank mulai bermasalah dan agunannya terancam disita dan dilelang.

Dalam rangka menindaklanjuti permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara akan membantu dengan meminta para korban melaporkan kronologis kasus tersebut dengan rincian nama korban dan bank pemberi kredit.

Data tersebut telah diberikan secara langsung oleh para korban pada tanggal 30 Oktober 2018 dan 21 November 2018. OJK akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai kewenangannya seperti memediasi korban dengan perbankan

"Kami menghimbau kepada masyarakat korban investasi ilegal untuk dapat menghargai proses dan prosedur yang akan dilakukan dalam menangani masalahnya, " imbuh Hizbullah.

Pada pertemuan Bank-Bank pemberi kredit, Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara juga meminta agar segera menindaklanjuti permohonan para konsumennya dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Provinsi Bali meminta kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban Koperasi ilegal agar segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga pelaku dan oknum-oknum yang terlibat di dalamnya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, OJK menghimbau masyarakat luas agar selalu waspada terhadap tawaran investasi illegal dengan imbal hasil yang tinggi.

"Apabila terdapat tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat melaporkan dan mencari informasi ke kantor Otoritas Jasa Keuangan di wilayah masing-masing atau dapat menghubungi kontak center OJK 157," demikian Hizbullah. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi