KKP Kelola Perikanan Daratan Melalui Budidaya Berbasis Ekosistem dan Teknologi

Rabu, 21 November 2018 : 13.55
PALEMBANG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan perikanan melalui budidaya berbasis ekosistem dan teknologi.

Indonesia merupakan Marine Mega Biodiversity yang memiliki potensi sumber daya kelautan sebesar 80 persen dengan 5500 spesies ikan (37 persen dari spesies ikan dunia), 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.

Terkait hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Workshop on the Quantitative Study to Estimate Freshwater Fish Stock dan International Conference of Science and Technology to Support Sustainable Fisheries Management for Strengthening Food Security.

Kegiatan berlangsung 20 - 21 November 2018 di ruang pertemuan South East Asia Fisheries Development (SEAFDEC) – Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRMD), Palembang.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja mengungkapkan. Asia Tenggara adalah salah satu habitat terpenting untuk perikanan darat di dunia karena kaya akan keanekaragaman hayati ikan.

Sulit untuk mengelola sumber daya air tanpa peran seluruh pihak. Dalam hal ini, BRSDM KKP akan melaksanakan kegiatan pemetaan potensi perikanan perairan umum daratan sesuai karakteristik ekosistemnya.

Dalam hal pengkajian stok ikan nasional, Sjarief menyampaikan metode pengkajian stok ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan – Perairan Umum Daratan (WPP-PUD) yakni port sampling oleh enumerator di lokasi-lokasi pendaratan ikan pada setiap WPP.

Kemudian, pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti meliputi karakteristik biologi jenis-jenis target spesies; serta pelaksanaan survei perikanan perairan umum daratan. “Melalui langkah tersebut, mari kita menjadikan perikanan perairan umum daratan Indonesia sebagai kekayaan heritage internasional, melalui budidaya berbasis ekosistem dan teknologi,” tutur Sjarief.

Melalui workshop ini, dia mengajak negara-negara tetangga bahwa SEAFDEC Indonesia mampu untuk menangani perairan umum daratan dan memberikan kontribusi yang besar dalam penyusunan pola pengelolaan yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Khususnya nelayan atau masyarakat yang bermukim di sepanjang badan-badan air perairan umum dan daratan,” ungkap Sjarief. Sebagai informasi, kegiatan ini juga terlaksana untuk memperingati Hari Ikan Nasional yang jatuh pada 21 November setiap tahunnya.

Workshop ini merupakan hasil kolaborasi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) – BRSDM KKP dengan SEAFDEC – IFRDMD.

Mengusung tema “Raising the Community Welfare Through Maintaining the Sovereignty and Sustainability of Inland Fisheries Resources”, kegiatan ini diikuti oleh 7 negara ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Indonesia.

Kepala Pusat Perikanan Toni Ruchimat saat membuka acara berharap hasil kegiatan ini akan memberikan informasi dan pemahaman metode atau pendekatan studi kuantitatif untuk stok ikan air tawar.

Kemudian, mencari dan mengidentifikasi metode yang tepat yang digunakan dalam penilaian stok ikan air tawar; serta menghasilkan kerangka strategis untuk menerapkan metode yang tepat secara bersamaan di Negara ASEAN.

Kegiatan ini menghadirkan 4 pembicara utama yaitu Prof. Ian G. Cowx (Director of the Hull International Fisheries Institute, University Hull, UK); Prof. Dr. Indra Jaya (IPB), Mr. Vanna Nuon (Mekong River Commission); dan Dr. Arif Wibowo (Kepala BRPPUPP), di mana masing-masing delegasi negara memaparkan “Country Report on Quantitative Study to Estimate Freshwater Fish Stock in AMS”.

Workshop ini merupakan bagian dari kegiatan riset yang didanai oleh Japan Trust Fund VI, dengan judul “Promotion of Responsible Utilization of Inland Fisheries in Southeast Asia”, yang dimulai tahun 2015 dan akan berakhir pada 2019.

Turut hadir pada workshop ini Dean of Faculty of Fisheries and Marine Science (FPIK), Bogor Agricultural University (IPB), Dr. Luky Adrianto serta Komisi Nasional Kajian Stok Ikan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi