Dekati Zona Merah, Asosiasi Driver Online Bali Terus Edukasi Masyarakat

Rabu, 07 November 2018 : 19.27
Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Bali Rian Migo
TABANAN - Masih adanya zona merah di beberapa lokasi yang belum menerima kehadiran tranportasi berbasis digital menjadi pekerjaan rumah dan tantangan tersendiri bagi Asosiasi Driver Online (ADO) Bali untuk terus melakukan pendekatan dan edukasi kepada pemerintah, desa adat dan masyarakat.

Ketua DPD ADO Bali Rian Migo mengakui, hingga kini, beberapa kawasan belum bisa dimasuki oleh para driver tranportasi online seperti di Nusa Dua dan Tanah Lot. Karenanya, dalam Rapat Kerja Nasional ketiga yang digelar di Kurnia Village Restoran, Tabanan 7-8 November 2018, menjadi salah satu bahasan, disamping program kerja lainnya.

Ditegaskan, pihaknya tengah memfokuskan kepada penguatan secara kelembagaan dan keanggotaan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dengan beragam latar belakang anggota para driver baik dari komunitas, organiasi, perkumpulan tentunya akan terus memperkuat ADO mulai pendataan hingga aspek legalitas operasional transportasi online.

"Saat ini, tranportasi online di Bali sudah aman, di bandara sudah bisa masuk menurunkan dan menaikkan penumpang," ujarnya usai pembukaan Rakernas ADO Ketiga.

Tentunya, kendaraan yang beroperasi untuk kegiatan bisnis transportasi berbasis digital ini yang telah memiliki izin. Untuk itu, dia menghimbau para driver yang belum atau sudah masuk anggota namun tetap beroperasi agar segara mengurus izin demi kenyamanan dan keamanan bersama.

"Fokus kami kini, bagaimana membuat zona merah larangan di beberapa kawasan bagi taksi online, agar bisa masuk, kami siap berdiskusi melakukan edukasi," tegasnya lagi.

Bagaimana mencarikan solusi terbaik dengan terus berkoordinasi bersama pemerintah daerah, desa adat dan elemen masyarakat lainnya. Bagaimanapun, masyarakat perlu mengetahui, keberadaan tranportasi online adalah legal memiliki dasar hukum jelas.

Jadi, tidak ada dasar untuk melarang beroperasinya tranportasi online di Bali, apakah berupa perarem, awig-awig atau ketentuan lainnya. Dari aspek hukumnya, tranportasi online legal beroperasi di wilayah Indonesia dalam hal ini sesuai izin yang diberikan adalah di wilayah Bali.

Di pihak lain, Kehadiran tranportasi berbasis digital sudah menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat dewasa ini yang menginginkan adanya kepastian kenyamanan dalam pelayanan dan tarif sehingga harus diantisipasi dengan baik oleh para pelaku bisnis tranportasi online.

Kepala Dinas Perhubungan Bali I Gusti Agung Sudarsana memberikan arahan dalam Rakernas ADO ketiga di Bali
Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gusti Agung Sudarsana berharap ADO bisa membantu melakukan pengawasan dan pendataan anggotanya agar terdata secara legal. Jangan sampai ada yang tidak memiliki izin operasi tranportasi kemudian dimasukkan menjadi anggota karena akan sulit melakukan pengawasan.

Diakuinya, masih ada praktek tranportasi online yang tidak memiliki izin seperti berplat nomor luar Bali atau kendaraan berplatnomor pribadi. "Sampai saat ini yang resmi dari izin yang kami keluarkan sebanyak 4.700 kendaraan, terdiri dari puluhan koperasi atau PT.," imbuhnya.

Dicontohkan, agar bisa dikenali misalnya, kendaraan tranportasi yang resmi memiliki izin di belakang platnya berkode huruf S. sehingga bisa beroperasi. Pihaknya juga menghimbau operator tranportasi online agar bisa lebih fair dalam hal menyampaikan data tentang jumlah kendaraan atau akun aplikasi yang diakses masyarakat.

Karenanya, dalam pelbagai kesempatan dia selalu menekankan agar pelaku tranportasi online ditertibkan hanya boleh mendaftar sebagai anggota suatu asosiasi jika sudah mengantongi izin.

Turut hadir dalam pembukaan Rakernas Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Bali AKBP I Nyoman Sukasena, Kadis Perhubungan Kabupaten Tabanan I Made Agus Harta Wiguna. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi