BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penggunaan Dana BOS Karangasem

Selasa, 06 November 2018 : 23.30
KARANGASEM - Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Dana BOS Tahun Anggaran 2017 s.d 2018 (Semester l) bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan berlaku.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto menyampaikan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI perwakilan Provinsi Balo yang diterima Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Senin (5/11/2018).

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Dana BOS Tahun Anggaran 2017 s.d 2018 (Semester l) kepada Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dan Karangasem, serta wakil Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Buleleng.

"Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara," jelas Suliyanto.

Sesuai Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemerikuan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja," tuturnya.

BPK sesuai dengan visi dan misinya senantiasa untuk turut serta dalam peningkatan tata kelola keuangan yang baik melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemerksaan dengan tujuan tertentu.

"Laporan ini menghasikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan dapat bersifat eksaminasi (pengujian), review atau prosedur yang disepakati," tegasnya.

Suliyanto melanjutkan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu kali ini bertujuan untuk menilai Dana BOS SD dan SMP Negeri telah dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara tanggung jawab BPK, menyatakan kesimpulan atas pengunaan Dana BOS SD dan SMP Negeri TA 2017 sd 2018 (Semester I) berdasarkan hasil pemerksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Tanpa mengurangi upaya yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah.

BPK masih menemukan adanya kelemahan yang perlu menjadi perhatian untuk segera ditindak lanjuti beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian antara lain kesesuaian pengadaan buku dengan juknis BOS, pengeluaran belanja tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan B0S, realisasi belanja BOS tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

BPK menyimpulkan, penggunaan Dana BOS SD dan SMP Negeri TA 2017 sd 2018 (Semester I) di Kabupaten Karangasem dan Buleleng telah dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah.

Aturan itu sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasinal Sekoiah dan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dalam semua hal yang material.

"Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 UndangUndang No 15 Tahun 2004, dan demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK, maka kami mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Karangasem segera menindaklanjutik rekomendasiPK setempat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan," sambungnya.

Kepala BPK melanjutkan, Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan juknis BOS, kedua, menginstruksikan kepala sekolah untuk lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian.

Wakil Bupati Karabgasen I Wayan Artha Dipa mengatakan, Tentu kami menyadari semua yang menjadi kekurangan yang maksium menjadi temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali dari tim pemeriksa yang sudah melakukan pemeriksaan di Kabupaten Karangasem bahwa SD dan SMP memang sampai hari ini untuk dimaklumkan bahwa bendahara khusus untuk mengelola Dana BOS sesungguhnya kita masih terkendala.

Artha mengatakan, Namun demikian dengan upaya yang maksium barangkali apa yang ditemukan dari pada tim pemeriksa ini tentu bagian dari bahan dan bisa mengedukasi masyarakat.

Pihaknya berterima kasih dengan adanya kehadiran BPK untuk pertama kali dimana Dana BOS untuk SD dan SMP kita terima mulai dari tahun 2016 dan dimulai pemeriksaan ini dari tahun 2018 sebagai mana tadi disampaikan bahwa BOS ini diperiksa kembali pada tahun 2017 dan 2018.

"Jadi, kami berterima kasih dengan laporan laporan seperti ini dan pemeriksaan seperti ini jadi bisa kita harapkan menjadi pemandu untuk langkah langkah selanjutnya oleh Kepala Sekolah SD dan SMP," tutupnya. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi