Begini Analisa Kepolisian dalam Mendeteksi Perubahan Aksi Terorisme di Indonesia

Jumat, 09 November 2018 : 09.15
Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose menjadi pembicara di acara Indo Defence 2018 Expo dan Forum di Jakarta
JAKARTA - Kepolisian terus melakukan pendalaman dan menganalisa terhadap setiap gerakan terorisme di Indonesia yang terus mengalami perubahan pola, strategi dan pendekatan aksinya.

Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose yang mememiliki pengalaman dan memahami betul penanganan aksi teroria, memaparkan bagaimana pergeseran-pergeseran dan perubahan aksi terorisme di Indonesia.

Ia mewakili Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. menyampaikan pandangannya pada acara Indo Defence 2018 Expo & Forum yang digelar di Hall C3 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Ia mengungkapkan, terjadi pergeseran modus operandi yang dilakukan jaringan terorisme antara lain, propaganda yang sebelumnya secara konvensi melalui buku, majalah, poster, dan pamflet menjadi mengeksploitasi dunia maya.

Kemudian, rekrutmen yang sebelumnya merekrut anggota dengan latar belakang pendidikan rendah dan ekonomi kelas menengah ke bawah menjadi yang berpendidikan tinggi. Banyak rekrutannya berasal dari kelas ekonomi atas dengan melibatkan anak-anak serta istri sebagai pelaku bom bunuh diri.

Bahkan, pengadaan logistik hingga pendanaan juga terjadi perubahan. Terkait pengadaan logistik yang sebelumnya dilakukan secara konvensional berubah menjadi pendanaan melalui transaksi online.

Karenanya, dengan melihat pergeseran modus operandi tersebut, perlu kerjasama seluruh _stake holder_ terkait dalam hal penanganan aksi terorisme.

Yang mana, aktivitas terorisme selalu berputar dan terhubung satu sama lain mulai dari _recruitment, training, logistic provision, paramilitary formation, planning, execution of attack, hiding, fundraising_ hingga propaganda,” ucap Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose.

"Perkembangan aksi terorisme juga terjadi pada pergeseran metode, sasaran hingga penampilan para pelaku aksi teror," tegasnya. Kini mereka lebih mengedepankan metode aksi teror yang disebut sebagai amaliyah yaitu amaliyah istisyhadiyah dimana para pelaku siap melakukan serangan dengan bom bunuh diri.

Kemudian, amaliyah inghimas dimana para pelaku siap untuk melakukan serangan sampai dibunuh oleh musuh, misalnya ditembak oleh polisi.

“Mereka juga mulai menggunakan metode yang disebut _unexpeted actors_ yaitu melibatkan anggota keluarga, perempuan dan anak-anak untuk melakukan aksi teror secara langsung seperti yang terjadi di Surabaya. Ini merupakan aksi pertama yang terjadi didunia,” kata jenderal bintang dua di pundak ini.

Sejak dideklarasikannya ISIS pada tahun 2014, ini menjadi magnet bagi orang Indonesia untuk bergabung dalam jihad global dalam bendera ISIS di Irak dan Suriah. Tercatat oleh Satgas Counter FTF bahwa warga negara Indonesia yang diketahui bergabung dengan jaringan terorisme internasional dalam konflik dunia 2015-2018 sebanyak 1,506 orang.

Dengan banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang menjadi _foreign terrorist fighters_ (FTF) dan bergabung dengan ISIS di Suriah, Irak dan Filipina Selatan memunculkan ancaman antara lain, _frustrated traveler_ (FT) yaitu mereka yang ingin bergabung dengan ISIS di Suriah namun tidak tercapai karena dideportasi kembali ke Indonesia.

Selain itu, _returnees_ adalah FTF yang kembali ke indonesidan dan bergabung dengan jaringannya.

Terkait penanggulangan ancaman terorisme, jenderal yang hobby olah raga tembak reaksi ini mengungkapkan bahwa Polri memiliki strategi yang berdasarkan pada persatuan bangsa yaitu empat pilar strategi penanggulangan terorisme dan Asean strategi dalam kegiatan pertemuan tingkat menteri tentang kejahatan transnasional.

Dari kedua perangkat kerangka kerja hukum internasioal tersebut, maka strategi nasional dalam penanggulangan terorisme terbagi menjadi dua strategi yaitu _soft power_ yang terdiri dari kontra radikalisasi, kontra ideologi, dan deradikalisasi.

Sementara _hard power_ dalam bentuk penegakan hukum dengan mengedepankan serangan preemtif yaitu penegakan hukum yang dilakukan untuk mencegah tindakan teror.

Dalam menjalankan strategi _soft power_ maupun _hard power_ Polri tidak bekerja, mereka membutuhkan kerjasama dalam penanggulangan terorisme kepolisian dalam berbagai bidang dan dengan pemegang saham yang terkait dalam lingkup nasional antara lain, di bidang pendanaan terorisme Polri bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Layanan Keuangan, serta pusat analisis dan laporan transaksi keuangan Indonesia.

Kemudian, di bidang _foreign terrorist figthers_ (FTF) Polri bekerja sama dengan immigrasi, Adat, otoritas bandara, otoritas Pelabuhan, dan Kementerian Sosial. Selain itu, di bidang _cyber terrorism_ bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Indonesia, agen enkripsi cyber nasional dan penyedia server internet.

Demikian juga, bidang deradikalisasi dan kontra radikalisasi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, TNI dalam UU Nomor 5 tahun 2018 pasal 43 i, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial.

Bahkan, di bidang deradikalisasi dan kontra radikalisasi juga melibatkan N.G.O, akademisi, masyarakat sipil dan pemimpin agama.

Kemudian, kerjasama penanggulangan terorisme di bidang penegakan hukum yaitu _criminal justice system institution_. “Dalam lingkup _regional cooperation_ yaitu _Asean country_ dan dalam lingkup internasional cooperation, Polri juga aktif dalam event billateral and multilateral,” tutur Golose.

Kapolda Bali berharap, kegiatan ini dapat mempererat kerja sama baik di lingkup nasional, regional dan internasional dengan merumuskan langkah antisipasi.

Selain itu bisa melakukan pencegahan tindak pidana terorisme melalui efektif cooperation antar negara dalam hal berbagi informasi dan dalam peningkatan kapasitas dan pembaruan teknologi. Karena, mengingat ancaman terorisme dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapapun. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi