Analisis Defiyan: Menurunnya PMA, Antara Penguatan Rupiah dan Peluang PMDN

Kamis, 15 November 2018 : 21.52
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori
Pada Tahun 2018 (sampai Kuartal II) telah terjadi penurunan atau rendahnya realisasi dana investasi asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini merupakan sinyal positif bagi pengembangan investasi dalam negeri yang akan mendorong kemandirian bangsa Indonesia dalam berbagai program pembangunan sektoral dan semakin menunjukkan menurunnya ketergantungan bangsa dalam permodalan investasi asing proyek-proyek pembangunan.

Indikasi yang terjadi menjelang berakhirnya Tahun 2018 ini tentu sejalan dengan visi Trisakti dan Nawacita Presiden Joko Widodo, terutama dalam hal kemandirian ekonomi bangsa dan negara sehingga semakin mendorong inisiatif, partisipasi serta membuka akses pengusaha dalam negeri (terutama pengusaha baru) untuk lebih berperan besar dalam investasi.

Kinerja PMA

Dari realisasi investasi yang ditanamkan selama kurun waktu Kuartal I Tahun 2018 yaitu sejumlah Rp 185,3 Trilyun, maka sejumlah Rp 76,4 Trilyun adalah realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah realisasi investasi ini secara total meningkat sebesar 11 persen dibanding kuartal yang sama pada Tahun 2017 yang hanya sejumlah Rp 68,8 Trilyun.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan total realisasi investasi, maka porsi investasi dalam negeri dalam kurun waktu kuartal I Tahun 2018 masih lebih kecil dibanding realisasi investasi asing, yaitu hanya sebesar 41,2 persen, sedangkan 58,8 persen masih didominasi oleh investasi asing.

Walaupun masih didominasi oleh investasi asing, maka penurunan PMA ini seharusnya mendorong pemerintah melalui kebijakan yang lebih pro PMDN dan affirmative (pemihakan), terutama untuk kelompok usaha Koperasi dan UKM.

Kebijakan ini akan mampu memberi peluang sinergisitas pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan investasi dalam negeri secara massif dan dapat mengatasi penurunan investasi tahunan saat ini, dibandingkan yang berhasil dicapai pada Tahun 2017 yang sebesar 13 persen.

Dari jumlah tersebut, maka porsi PMA menurun dari sejumlah Rp 111,7 Trilyun pada Tahun 2017 menjadi sebesar Rp 89,1 Trilyun pada Tahun 2018 atau turun sebesar 20,2 persen.

Sementara itu, realisasi total investasi pada kuartal III Tahun 2018 berdasar data BKPM juga mengalami penurunan sebesar 1,6 persen, yaitu hanya Rp 173,8 Trilyun jika dibandingkan dengan total investasi pada kuartal yang sama pada Tahun 2017 yang sebesar Rp 176,6 Trilyun.

Peluang Penguatan Rupiah

Dari perspektif Ekonomi Konstitusi, maka penurunan jumlah investasi asing dan meningkatnya investasi dalam negeri semakin membuka peluang susunan usaha dalam menggerakkan roda perekonomian sebagai usaha bersama.

Data dan pemetaan potensi investasi sektoral dan wilayah harus tersedia secara terkini (up date) akan mendorong terbukanya kerjasama investasi sesama pengusaha dalam negeri.

Investasi silang atau antar daerah (cross investment) akan memungkinkan terjadinya pertumbuhan investasi di sektor dan daerah-daerah yang masih rendah realisasi investasinya atas sektor dan daerah lain yang berlebih atau over investment.

Sebagaimana data Badan Koordinasi Penananam Modal (BKPM) sampai kuartal III Tahun 2018 bahwa daerah tujuan investasi terbesar masih didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Melalui peningkatan investasi dalam negeri ini, maka tekanan atau pengaruh nilai tukar US dollar atas rupiah akan semakin berkurang dan dalam jangka panjang postur APBN yang selalu dirancang defisit dapat diperbaiki, minimal menjadi berimbang.

Salah satu upaya kebijakan yang terpenting dalam hal ini adalah penguatan sektor hulu industri melalui pembangunan industri pangan, energi dan air untuk membatasi dan mengurangi ketergantungan atas impor.

Dengan menggenjot investasi dalam negeri, maka peluang kecenderungan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga akan semakin terbuka.

Tentu saja pembenahan perizinan di berbagai daerah yang masih menghambat kecepatan penanaman modal dalam negeri untuk menggerakkan perekonomian nasional harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Apabila kebijakan pemihakan kepada Koperasi dan UKM dan kemudahan serta kecepatan perizinan investasi dalam negeri di daerah-daerah dilakukan dengan cepat, maka penguatan rupiah secara berkelanjutan akan menjadi kenyataan. (*)

* Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi, alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi