Tak Munculkan Gejolak, Menteri Syafruddin Adopsi Sistem Rekrutmen Polri

Senin, 15 Oktober 2018 : 20.04
Menteri PAN RB Syafruddin saat menjadi pmbicara seminar Sespimti Polri di PTIK Jakarta
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengapresiasi rekrutmen Polri yang tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Untuk itu saya akan adopsi sistem rekrutmen Polri," ucapnya saat menjadi pembicara dalam Seminar Sespimti Polri, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (15/10/2018).

Menteri menambahkan, sebagai bentuk komitmen untuk menyelenggarakan rekrutmen CPNS yang bersih, beberapa waktu lalu Kementerian PANRB menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Kepegawaian Negara, Kemendikbud, dan Polri.

Dia mengatakan, nasib bangsa ke depan ditentukan oleh generasi muda. Untuk itu, rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mencari aparatur negara berkualitas dan regenerasi kepemimpinan dari yang tua kepada yang muda memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan global semakin kompleks.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya terpenting bagi sebuah bangsa yang menjadi garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

“Poin utamanya adalah mempersiapkan generasi muda untuk menggantikan generasi tua, yakni generasi yang adaptif dan siap menghadapi tantangan tugas di masa mendatang,” tandasnya.

Tahun ini pemerintah telah mengumumkan peerimaan CPNS untuk 238.015 formasi, yang terdiri atas 51.271 formasi di instansi Pemerintah Pusat (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda).

Banyaknya formasi yang dibuka ini, difokuskan pada tenaga kependidikan, kesehatan, serta tenaga teknis yang sesuai dengan kebutuhan.

Dikatakan, rekrutmen yang bersih akan menghasilkan kader bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Tak hanya itu, di era digital ini, para abdi negara juga harus bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, pelayanan publik diharapkan dapat lebih efisien dan tidak berbelit. "Pelayanan sekarang butuh cepat," tegasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Polri. Berdasarkan data, semakin banyak Polda dan Polres yang meningkatkan pelayanannya.

Hal ini terlihat dari capaian Zona Integritas, pembentukan mal pelayanan publik di beberapa daerah yang memperlihatkan peran Polri, serta penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018.

Acara itu dihadiri oleh Irwasum Polri Komjen Putut Bayu Seno, Kalemdiklat Polri Komjen Unggung Cahyono, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, dan sejumlah Perwira Tinggi Polri lainnya. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi