Melalui Transparansi Seleksi CPNS, ORI Ajak Kemenkumham Jawab Ketidakpercayaan Publik

Kamis, 18 Oktober 2018 : 14.56
Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhattab saat memberikan arahan di Kanwil Kemenkum HAM Bali
DENPASAR - Ombudsman mengajak jajaran Kemenkumham Provinsi Bali menjawab ketidakpercayaan publik dengan membangun sistem Seleksi Penerimaan CPNS yang transparan dan kredibel.

Saat memberikan arahan kepada jajaran Kemenkumham Bali, Kepala Ombudsman Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhattab menegaskan, momentum seleksi CPNS ini, menjadi kesempatan untuk menjawab masih adanya ketidakpercayaan atau skeptisme masyarakat.

Menurut Umar, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelayanan aparatur negara tentunya berkepentingan dalam mengawasi penyelenggaraan seleksi CPNS yang digelar Kemenkumham Bali dan institusi pemerintahan lainnya di Bali.

Karena itu, pihaknya juga telah bertemu dengan Sekda Provinsi Bali I Made Indra dan semua Ketua Tim Seleksi CPNS daerah untuk mendapatkan gambaran mulai proses hingga pengumuman.

"Mereka telah berkomitmen untuk menyelenggarakan seleksi CPNS di Bali secara kredibel dan transparan," tegas Umar didampingi Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Wilayah Bali Adi Nurka, Kamis (18/10/2018).

Pada bagian lain, Umar mengingatkan jajaran Kemenkumham, bahwa saat ini mereka bekerja dalam situasi distrust atau masih adanya ketidakpercayaan publik.

"Kita bekerja dalam situasi distrus masih naik turun, kita bekerja dalam situasi semacam itu, tentu ini butuh kekuatan besar untuk meyakinkan publik sebagai penyelenggara negara yang kredibel," tegasnya.

Masih adanya ketidakpercayaan publik itu bukan tanpa alasan sebab mereka selama ini bertahun-tahun masih mengggap sistem rekrutmen CPNS lebih banyak diakses mereka yang memiliki modal kuat dan jaringan keluarga atau orang dalam.

Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki modal itu akan sulit untuk mengakses atau mendapatkan peluang dalam seleksi CPNS.

Ombudsman Bali sejak tahun 2013 telah mendorong Kemenkumham dalam membangun sistem rekrutmen yang transparan dan kredibel. Meskipun upaya serius itu telah dilakukan tetap saja ada yang tidak percaya dengan tim seleksi lembaga ini dengan mengirim surat kaleng ke Ombudsman.

Atas situasi tersebut, Umar tetap berharap jajaran Kemenkumham terus Membangun komitmen untuk memperbaiki secara perlahan sehingga lewat seleksi ini bisa menggerus ketidakpercayaaa masyarakat terhadap lembaga negara ini.

"Teruslah bekerja dengan niat yang sungguh-sungguh meskipun ada ketidakpercayaaa publik yang masih menyimpan memori lama bahwa untuk masuk PNS harus memiliki uang dan akses ke dalam," kata Umar menegaskan.

Ia juga mengingatkan, aparatur negara kini bekerja bak berada dalam aquarium dimana orang bisa melihat dengan jelas gerakan, jumlah sampai hal-hal terkecil yang dilakukan ikan.

Pada seleksi CPNS ini, semua mata tertuju pada aparat penyelenggara negara yang tengah melaksanakan seleksi CPNS. Jadi, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, tidak ada yang bisa ditutupi lagi.

Situasi saat ini, membuat publik sekarang gampang melihat apa yang dilakukan aparatur negara. Karenanya, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat mencederai apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Sekecil apapun yang diperbuat aparatur negara akan dilihat dinilai publik. Berhati-hatilah, dalam menggunakan wewanang yang dimiliki dengan benar sesuai aturan yang ada.

Jangan memanfaatkan wewenang yang dimilki untuk meloloskan calon atau orang-orang tertentu karena itu akan berhadapan dengan aturan hukum maupun Ombudsman yang memiliki wewenang melakukan pengawasan.

Ombudsman menempatkan orang yang akan mengawasi dan memastikan semua proses rekrutmen CPNS hingga pengumuman berjalan dengan baik sehingga jajaran Kemenkum HAM bisa menjaga nama baik sebagai institusi maupun pribadi.

Dalam kesempatan sama, Kadiv Administrasi Kemenkumham Bali Andi Nurka menyatakan, kehadiran Ombudsman bukan kali pertama namun sudah beberapa kesempatan hadir guna memberi arahan dan motivasi jajarannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana penyelenggara negara.

"Kami mengundang Ombudsman untuk memberikan penguatan dan arahan dalam penyelenggaraan seleksi CPNS, " imbuhnya. Pada seleksi CPNS di lingkungan Kemenkum HAM Bali terdapat 25 formasi yang akan diperebutkan oleh sekira 3.000 lebih pelamar. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi