Manaker Hanif: Hubungan Industrial Harus Merespon Dampak Perubahan Ekonomi Digital

Selasa, 09 Oktober 2018 : 00.30
DENPASAR - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan tatanan hubungan industrial harus mampu merespon dampak perubahan yang ditimbulkan ekonomi digital. Hal itu ditegaskan saat membuka Forum Hubungan Industrial 2018 dengan tema “Penguatan Dialog Sosial Menghadapi Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0” di Sanur Denpasar, Senin (8/10/2018).

Ia menilai terdapat beberapa langkah strategis yang harus diupayakan. Pertama, penyiapan regulasi bidang hubungan industrial yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital. Kedua, penyiapan mediator hubungan industrial yang berintegritas, profesional dan inovatif sebagai pembina hubungan industrial sekaligus ujung tombak penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Ketiga, pengembangan dialog-dialog sosial bipartit dan tripartit untuk mengatasi permasalahan dan sengketa hubungan industrial," katanya menegaskan.

Pada bagian lain, Hanif menilai revolusi industri 4.0 yang dimotori inovasi otomasi, super computer, robot, artificial intelligence dan modifikasi genetik telah membawa perubahan di berbagai bidang, salah satunya memunculkan ekonomi berbasis digital.

Disisi lain, Hanif menilai teknologi digital juga menciptakan 3,7 juta pekerjaan baru dalam 7 tahun ke depan dan mayoritas berada pada sektor usaha jasa. Penyiapan tenaga kerja terampil (skill worker) adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi dan dimitigasi secara tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan langkah-langkah terobosan guna memperkuat akses pelatihan kerja. Ada tiga hal yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pertama, modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan program revitalisasi, rebranding dan re-orientasi.

Kedua, pengembangan program magang yang mengacu pada kebutuhan pasar kerja berbasis teknologi digital dan didukung kurikulum sesuai Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional. Ketiga, penataan sistem pasar kerja fleksibel melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi