Ekonom Ingatkan Kelahiran IMF-Bank Dunia Demi Atasi Ketimpangan Ekonomi

Senin, 08 Oktober 2018 : 08.49
ilustrasi
JAKARTA - Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali menjadi momentum penting untuk kembali melakukan review atau kajian ulang tentang ide gagasan kelahirannya dalam mengatasi ketimpangan ekonomi antarnegara di dunia.

Dalam pandangan Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, melalui pertemuan IMF dan WB di Bali 8-14 Oktober 2018, sebaiknya Pemerintah Indonesia memberikan masukan (input) yang lebih konstruktif atas skema pinjaman yang selama ini sangat besar untuk pembangunan infrastruktur.

"Ini sangat penting supaya tidak mengulangi krisis keuangan dan kebangkrutan yang dialami olehYunani," ujar Defiyan kepada Kabarnusa.com, Senin (8/10/2018).

Defiyan lantas memaparkan, keperluan berutang, jika mengacu pada analisa kebutuhan yang disampaikan teori Maslow secara mikro, bahwa kebutuhan dasar manusia adalah pangan, sandang dan papan sebelum masuk ke jenjang kebutuhan selanjutnya.

Untuk itu, dalam konteks negara, maka orientasi pembangunan ekonomi yang lebih prioritas adalah membangun infrastruktur yang menunjang pemenuhan kebutuhan pokok manusia ini secara mandiri sesuai kandungan lokal (local contents) agar terjadi pertumbuhan ekonomi.

Bergeraknya sektor produktif masyarakat tentu akan memampukan pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan lain-lain dengan menetapkan kebijakan perpajakan secara mandiri tanpa melalui utang luar negeri.

"Relevan kiranya bagi IMF dan WB untuk mengkaji kembali (review) secara kelembagaan ide awal berdirinya lembaga ini dalam membangun kerjasama ekonomi, moneter dan perdagangan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi negara-negara di dunia atas kebijakan utangnya untuk pembangunan infrastruktur di negara berkembang," tuturnya.

Defiyan mengingatkan, sebaiknya keperluan dan kebijakan utang tak diarahkan untuk membangun infrastruktur yang dioperasikan secara ekonomis dan bisnis. "Sebab akan menyebabkan dana utang tertanam sangat lama dan potensi kerusakan lebih cepat karena faktor iklim dan geografis," tandas alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini.

Sebaiknya, pembangunan infrastruktur suatu negara lebih banyak diakomodasi oleh IMF dan WB melalui dana hibah dari berbagai negara anggotanya yang merupakan latar belakang mulia saat lembaga ini didirikan untuk membantu rekonstruksi negara Eropa pasca Perang Dunia ke-2.

Memaksakan keperluan berutang untuk sektor ini, maka akan menciptakan krisis ekonomi baru di negara lain, alih alih keberhasilan IMF dan WB dalam menyelamatkan negara berutang yang tak teratasi. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi