Belanja Jasa Terpasang di APBD Karangasem Mencapai Rp 25 Miliar

Sabtu, 27 Oktober 2018 : 10.13
KARANGASEM - Kebijakan Umum Anggaran (KUa) PPAS yang akan menjadi rencangan postur APBD 2019 di Kabupaten Karangasem untuk belanja jasa mencapai Rp25 Miliar.

Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi Dewan berusaha ingin tahu pos pos anggaran secara detail. Sehingga dalam pembahasan ini bisa diketahui kalau ada pos yang belum urgen bisa digeser ke yang lebih urgen.

Pihaknya heran dengan kondisi belanja modal yang mengalami penurunan sampai Rp58 miliar justru belanja jasa naik sampai Rp 29 miliar. “Belanja modal turun, belanja barang jasa naik ini kan lucu,” ujarnya kepada wartawan, Jumat 26 Oktober 2018

Mestinya, belanja modal yang naik karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat atau publik. Belanja modal masuk dalam perbaikan insfratruktur atau perbaikan fisik seperti jalan. Kalau kegiatan ini di kurangi jelas masyarakat akan di rugikan.

Banyak kerusakan dampak gempa Lombok belum tertangani, tetapi malah belanja modal ini terus di kurangi. Lihat kondisi UKM Center seperti itu…rusak parah garena dampak gempa, mestnya ini butuh perhatian. Minimal dilakukan perbaikan untuk atap, tukasnya.

Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja dikhawatirkan nanti akan membuat kerusakan semakin parah. Perabotan dan interior yang ada di dalamnya akan rusak karena kehujatan sebab atap belum dilakukan perbaikan.

Dia menilai secara perencaan KUA PPAS kali ini belum matang. Dirinya mencurigai ada kegiatan yang tidak bermanfaat yang akan digelar. Ini bisa dilihat karena penambahan belanja jasa ini dipasang di beberapa Kecamatan bahkan nilainya sampai ratusan juta.

Dikatakannya, kegiatan seremonial seperti festival yang dinilai kurang bermanfaat untuk masyarakat. Tidak ada dampak langsung. Dia menginginkan anggaran pembagunan punya dampak buat masyarakat luas.

Beda dengan belanja modal yang berdampak langsung ke masyarakat. Misalnya perbaikan jalan. Akan sangat membantu dari sisi prekonomian masyarakat.

Kepala Dinas Pendapatan Aset dan Keuangan Daerah Nengah Mindra menjelaskan, tambahan belanja jasa bisa saja terjadi karena tagihan rekening listrik dan air di masing masing OPD termasuk kecamatan ada kenaikan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi