Presiden Jokowi Minta Tuntaskan Tunggakan Pembayaran BPJS Kesehatan

Kamis, 13 September 2018 : 07.13
JAKARTA- Presiden Jokowi meminta semua tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan bisa segera dituntaskan.

Kantor Staf Presiden (KSP) yang diwakili oleh Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo menyampaikan hal itu saat menerima aspirasi menerima perwakilan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) dari beberapa wilayah di KSP (Rabu, 12-09-2018). 

Berbagai persoalan pelayanan kesehatan, khususnya yang dialami masyarakat pemegang kartu BPJS Kesehatan, tetap menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan sebaik-baiknya.

Eko menyampaikan, pemerintah selama ini telah sangat jelas menjadikan BPJS Kesehatan sebagai prioritas.

Persoalan yang terjadi di lapangan memang harus dikomunikasikan secara intens agar semua pihak yang bertanggung jawab bisa fokus bekerja keras untuk menyelesaikan.

Eko juga menjelaskan, memang ada masalah dalam kelancaran pembayaran kewajiban BPJS Kesehatan.

“Namun Presiden minggu lalu sudah memerintahkan agar segera dilakukan pembayaran. Presiden juga telah memahami masalah-masalah dalam BPJS Kesehatan,” tegas Eko.

Dalam kesempatan itu, Ketua DKR Depok Roy Pengharapan yang juga menjadi koordinator aksi menegaskan, mereka ingin melaporkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan.

Pihaknya tidak berunjuk rasa atau demo, tapi hanya mau melaporkan apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang dilihat, rasakan, dan alami. Mereka khawatir Pak Jokowi tidak mendapat informasi lengkap tentang BPJS Kesehatan.

"Ini semata-mata bentuk kepedulian kami kepada bapak Presiden yang kami hormati,” ucap Roy.

Beberapa hal yang disampaikan Roy antara lain soal peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh Direksi BPJS Kesehatan yang dianggap sangat merugikan dan menyulitkan masyarakat pengguna kartu BPJS.

Juga fakta bahwa belum semua masyarakat mendapatkan KIS atau Kartu Indonesia Sehat.  Roy mencontohkan salah satu peraturan yang merugikan, yaitu Peraturan BPJS Kesehatan tentang Kegawatdarutan.

Kini semakin mempersulit proses untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan dalam kondisi emergensi atau gawat darurat.

“Dulu mudah tapi sekarang jadi sangat sulit dan rumit sehingga pasien bisa keburu meninggal sementara kartu emergensinya belum jadi,” tambah Aidil Adha, Ketua DKR wilayah Tangerang Selatan.

DKR menyampaikan usulan pada Eko agar sebaiknya dalam kondisi darurat masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja.

Lalu soal tunggakan BPJS Kesehatan yang masih banyak karena sebagian besar masyarakat memang tidak mampu bayar.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bimo Wijayanto menambahkan, aturan-aturan tersebut tidak dibuat untuk menyusahkan masyarakat. Bimo menambahkan bahwa Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko juga telah memanggil Direktur BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu untuk memastikan agar masalah-masalah yang terjadi bisa diatasi.

Termasuk masalah obat-obat yang diperlukan pasien agar tidak sulit didapatkan. Deputi IV KSP mempersilakan DKR untuk intens berkomunikasi dengan KSP agar bisa bersama-sama mengawal BPJS Kesehatan sehingga menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi