AMTI Minta Industri Tembakau Dilibatkan dalam Perumusan KTR di Bali

Minggu, 16 September 2018 : 02.00
DENPASAR - Kalangan industri hasil tembakau meminta ke depan agar dilibatkan dalam penyusunan segala aturan yang berkaitan dengan implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bali.

Lebih dari itu, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo meminta Perda KTR No.10/2011 direvisi karena memuat beberapa aturan yang kontradiktif dengan peraturan berlaku saat ini.

Salah satu contohnya, tidak menjamin diperbolehkannya keberadaan tempat khusus merokok di tempat kerja dan tempat umum. Budidoyo menyatakan hal itu saat diskusi yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar bertema “Perda KTR; Apakah Implementatif” di Denpasar, Sabtu (15/9/2018).

Menurutnya, Perda KTR Bali bertentangan Pasal 51 PP 109/2012 tentang keharusan menyediakan tempat khusus untuk merokok dan keputusan MK No.57/PUU-IX, tentang kewajiban menyediakan tempat khusus merokok.

Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dipublikasikan, diperjualbelikan dan tidak pernah menempatkan tembakau dan cengkih sebagai produk pertaian yang dilarang.

"Sehingga rokok adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakannya cukai terhadap rokok dan tembakau,” tuturnya. AMTI mengharapkan ke depannya pemangku kepentingan industri hasil tembakau dapat dilibatkan dalam perumusan peraturan terkait KTR di Bali.

Perjuangan AMTI dalam penyusunan PP 109/ 2012 bukan soal menang-menangan. Yang dicari adalah jalan tengah dalam mengatur produk tembakau, dalam hal ini rokok. “Kami punya aktivitas merokok, tapi kami klir tidak di sekolah, rumah sakit, bus," tegasnya..

Diskusi menghadirkan narasumber Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Soeseno, Sekjen Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) I Ketut Budiman, dan Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta.

Sementara Nyoman Parta sependapat bahwa ruang atau tempat khusus merokok agar disediakan di banyak tempat publik.

“Harus ada tempat merokok. Saya setuju (ada ruang merokok). Bahkan di yang zero merokok, saya pikir perlu (ruang khusus merokok),” tandas Parta yang merupakan Ketua Pansus Perda KTR Provinsi Bali.

Sebab, kata dia, Perda KTR Provinsi Bali memang sejak awal semangatnya adalah edukasi atau pendidikan, bukan seperti perda lain. Katanya, Perda ini tidak melarang, melainkan lebih menekankan dalam pengaturan. Di mana tempat-tempat yang diperbolehkan merokok dan tidak. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi