YLPK Bali : e-Parkir Juga Harus Melindungi Konsumen

Rabu, 22 Agustus 2018 : 00.00
DENPASAR - Penerapan sistim parkir elektronik atau e -parkir dalam sebuah layanan kepada Konsumen,disatu sisi harus kita dukung namun untuk melindungi konsumen harus jauh lebih penting.Hal itu disampaikan.

Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali I Putu Armaya.SH. Seperti kita ketahui di Kabupaten Tabanan menerapkan, system parkir elektronik atau e-parkir ,dengan menempatkan Alat e-parkir itu di tempatkan sejumlah titik di Kota Tabanan.

"Sebenarnya kami sangat mendukung kebijakan ini, namun kebijakan ini akan pincang jika tidak memikirkan sistim perlindungan kepada konsumen, mestinya kebijakan ini akan lebih bagus dan terarah jika memikirkan hak hak konsumen," kata Armaya dalam rilis.

Karena sistim E Parkir ini menggunakan sistim parkir progresif, salah satu yang menjadi sorotan pihak YLPK Bali adalah jika terjadinya kehilangan kendaraan, atau terjadinya kerusakan misalnya tergores dan lainnya, nah siapa yang mau mengganti? mestinya hal ini juga harus dipikirkan bila perlu dibuat payung hukum atau perda, atau juga melalui peraturan Bupati.

Atau dengan menggandeng pihak asuransi. Sebelum penerapan E parkir di Bali mestinya melalui kajian mendengar masukan dari suara konsumen, kami punya data masalah layanan dan perparkiran begitu banyak di Bali, kedepan kami sangat senang jika dilibatkan dalam pembahasan masalah perparkiran apalagi layanan E Parkir.

"Konsumen parkir memiliki hak sesuai Undang Undang No.8 th 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu hak atas keamanan kenyamanan dan keselamatan," tuturnya.

Ketika konsumen memarkir kendaraan jika terjadinya kehilangan,maka sesuai pasal 19 UUPK mendapatkan ganti rugi, dan ketika kebijakan e parkir ini dilaksanakan jangan sampai hanya melihat dari sisi pendapatan saja tanpa memikirkan perlindungan kepada konsumen,apalagi konsumen akan membayar parkir dg sistim progresif.

Menurut Armaya, Penerapan e-parkir selain sebagai upaya untuk melakukan panataan parkir, sekaligus pula sebagai jawaban terhadap permasalahan terbatasnya ruang parkir yang tersedia.

Tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalulintas,dan pemerintah juga harus tetap melindungi hak hak konsumen ujar Armaya yang juga Pengurus Nasional Himpunan Advokat Perlindungan Konsumen Indonesia.

Kedepan pemerintah daerah di Bali baik kabupaten maupun kota yang ingin memberlakukan e parkir, mohon di pikirkan masalah perlindungan kepada konsumen parkir, menurut Armaya bahwa sesuai pasal 4 Undang Undang No.8 th 1999 Tentang perlindungan konsumen, (UUPK) konsumen memiliki hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan, dalam hal ini pelayanan jasa parkir, bahkan ada sangsi pidananya 5 tahun penjara denda sampai 2 milyar.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”), klausula baku yang menyatakan pengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dilarang untuk dicantumkan.

Konsekuensi dari pencantuman klausula baku tersebut terdapat pada Pasal 18 ayat (3) UU 8/1999yaitu klausula baku tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak berlaku atau yang biasa disebut dengan “dinyatakan batal demi hukum.

Dijelaskan Armaya, pelayanan parkir seperti di Rumah sakit,Bandara, ataupun parkir layanan publik lainnya harus juga memberikan perlindungan kepada konsumen. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi