Mendikbud Muhajir Terima Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Badung

Kamis, 30 Agustus 2018 : 23.30
Wabup Badung I Ketut Suiasa menyerahkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kepada Mendikbud Muhadjir Darwin di Jakarta/foto:humas badung
BADUNG- Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) diserahkan Wakil Bupati Badung, Bali I Ketut Suiasa kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Jakarta.
 
"Dokumen ini akan menjadi dasar dari penyusunan strategi kebudayaan Indonesia yang selanjutnya akan dirumuskan melalui Kongres Kebudayaan Indonesia 2018," ujar Wabup Suiasa dalam keterangan pers di Mangupura, Kamis 30 Agustus 2018.

Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 yang akan diselenggarakan Desember mendatang. hasilnya akan menjadi landasan dokumen teknokratik Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. 

“Ini akan menjadi acuan rencana pembangunan jangka menengah yang baru di tahun 2019. Dengan begitu arah pembangunan nasional kedepan akan berhulu pada kebudayaan,” jelasnya didampingi Kadisbud Badung, IB Anom Bhasma dan Kabag Humas Setda Badung, Putu Ngurah Thomas Yuniarta.

Sementara, Menteri Muhadjir Effendy dalam kesempatan tersebut mengapresiasi peran kepala daerah atas komitmen mereka dalam menyelesaikan dan menyerahkan dokumen PPKD. 

"Dokumen PPKD yang telah diserahkan ini akan menjadi dasar penyusunan strategi kebudayaan Indonesia. Kami mengharapkan semakin banyak daerah yang menyerahkan hasil PPKDnya agar semakin sempurna pula cetak biru Strategi Kebudayaan Nasional," katanya.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan kebijakan kebudayaan selama ini banyak yang belum berpijak dalam kenyataan. 

“Jadi sekarang kami perlu perangkat undang-undang dan regulasi yang bisa menangani kenyataan. Ada harapan besar jauh didepan, tetapi regulasinya sendiri harus lebih ketat menangani apa yang nyata ada yaitu, pojok pikiran kebudayaan daerah harus segera kami wujudkan bersama,” tutur Hilmar.
   
Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, penyusunan strategi kebudayaan nasional dimulai dari kabupaten/kota dan dilanjutkan ke tingkat provinsi.

"Hingga saat ini sudah ada sebanyak 89 kabupaten kota atau 20 persen dari total 516 kabupaten kota di 34 provinsi yang telah menyerahkan dokumen PPKD," imbuhnya. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi