Golkar Tolak Tindakan Represif Terhadap Gerakan #2019GantiPresiden

Senin, 27 Agustus 2018 : 01.00
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie ARB)/dok.kabarnusa
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) menolak tindakan represif terhadap Gerakan #2019GantiPresiden. Meskipun Partai Golkar resmi mengusung Jokowi sebagai calon presiden 2019-2024 namun ARB menolak semua tindakan yang represif terhadap gerakan tersebut.

Meski Partai Golkar paling pertama dan terdepan mendukung Jokowi melanjutkan kepemimpinan selama dua periode, akan tetapi menolak dengan tegas, cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden.

"Kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang," tegas ARB dalam rilis diterima Kabarnusa.com, Minggu 26 Agustus 2018.

Pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Achmad Dani di Surabaya dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme adalah tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang dibangun.

Lebih dari itu, tindakan cara-cara tersebut tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat.

Karenanya, ARB menilai, membiarkan tindakan main hakim sendiri masyarakat dan tindakan represif aparat tersebut sama saja menusuk Jokowi dari belakang karena sama sekali tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar.

"Meskipun berbeda pilihan akan tetapi kita harus saling hormat dalam perbedaan itu dan kebebasan dalam menyatakan perbedaan itu dapat dijamin," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

ARB menambahkan, dukungan terhadap Presiden Jokowi dilakukan secara konstitusional partai yakni merupakan keputusan Musyawarah Nasional yang wajib dilaksanakan jajaran partai secara nasional.

Selain menolak keras cara-cara represif untuk menekan kebebasan berpendapat, ARB juga menyesalkan ucapan provokatif yang dilakukan oleh Achmad Dani.

"Kami juga menghimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat dan kepatuhan terhadap hukum," harapnya.

Pada bagian lain, ARB meminta aparat juga hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi serta mengatur masing-masing unjuk-pendapat sehingga terhindar dari konflik di lapangan.

ARB meyakini tahun 2019 nanti merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan jangan sampai cara-cara represif dan provokatif menodai ajang pesta demokrasi tersebut.

"Mari kita sama-sama saling menjaga aset bangsa terbesar kita yaitu demokrasi agar tidak rusak dan ternoda oleh tindakan provokatif dan represif," tutupnya. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi