Presiden Jokowi Minta Inflasi Sentuh Kisaran 1- 2 Persen

Kamis, 26 Juli 2018 : 17.27
Presiden Joko Widodo memimpin rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2018 di Jakarta/foto:biro pers setpres
JAKARTA-  Presiden Joko Widodo meminta Tim Pengendali Inflasi baik pusat hingga daerah mampu menekan laju inflasi dalam kisaran 1-2 persen.

Harapan itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Pihkaknya memberikan apresiasi kepada seluruh Tim Pengendali Inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah atas pencapaian inflasi di bawah 4 persen dalam 3 tahun terakhir.

Meski demikian, Kepala Negara berharap inflasi bisa terus diturunkan hingga menyentuh angka antara 1 atau 2 persen.

"Saya kira kalau ini kita teruskan kita akan memiliki inflasi yang stabil yang kita harapkan semakin tahun semakin turun dan kita harapkan nanti antara 1 atau 2 persen, itu target kita, sehingga seperti negara-negara yang maju, stabilitas harga itu betul-betul bisa kita jaga," katanya menegaskan. Negara.

Soal capaian pengendalian inflasi selama empat tahun berturut-turut masih di bawah angka 4 persen, menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari kinerja semua pihak termasuk kepala daerah.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah atas capaian inflasi yang tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, segenap anggota tim pengendali inflasi baik di tingkat pusat dan daerah karena selama 4 tahun ini kita betul-betul bisa menekan inflasi pada angka di bawah 4 persen," ucapnya.

Ia kemudian merinci tingkat inflasi dalam tiga tahun terakhir yaitu 3,35 persen pada 2015, 3,02 persen pada 2016, dan 3,61 persen pada 2017. Hal ini menurut Presiden bisa terjadi karena ada sinergi yang baik antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah.

"Lompatan seperti ini harus terus kita lanjutkan karena saya lihat sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik. Ada satgas pangan yang juga ada di pusat maupun daerah juga bekerja dengan baik," sambungnya.

Investasi Berorientasi Ekspor dan Substitusi Impor

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menuturkan dua problem besar yang menjadi kewajiban bersama yang masih harus dicarikan jalan keluarnya bagi negara kita, yaitu problem defisit transaksi berjalan dan problem defisit neraca perdagangan.

Kalau fundamental ini bisa diperbaiki, lanjut Presiden, Indonesia akan menuju pada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia.

"Neraca perdagangan, saya titip meski sudah berkali-kali saya sampaikan, ini urusan ekspor dan impor. Kita sekarang ini defisit, impornya banyak ekspornya lebih sedikit. Problemnya adalah di investasi, di ekspansi-ekspansi usaha," jelasnya.

Karenanya, Jokowi berpesan, para kepala daerah agar memprioritaskan pemberian izin untuk investasi yang berorientasi ekspor dan investasi yang berkaitan dengan substitusi barang-barang impor.

Sekali lagi, yang namanya investasi yang orientasinya ekpor, buka lebar-lebar. Yang namanya investasi untuk substitusi barang-barang impor, buka lebar-lebar.

"Jangan ada pertanyaan lagi. Kalau bisa selesaikan izinnya detik itu juga, hari itu juga. Biar besok dia langsung bisa bangun. Ini pelayanan, kecepatan," tukasnya.

Disebutkan, tingkat pusat sudah ada sistem perizinan terintegrasi berupa Online Single Submission (OSS). Nantinya, Presiden melanjutkan, OSS ini bisa diterapkan juga di daerah.

"Ini mau kita urus yang pusat dulu. Tapi ini nanti bisa masuk ke provinsi, kabupaten, kota. Bisa ditelusuri di mana berhentinya izin-izin itu," demikian Presiden Jokowi. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi