Perusahaan Leasing Main Tarik Paksa Kendaraan, OJK Bali Diminta Turun Tangan

Selasa, 24 Juli 2018 : 06.15
Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali I Putu Armaya
DENPASAR- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta turun tangan memberikan edukasi ke perusahaan leasing menyusul kian maraknya aksi penarikan kendaraan konsumen atau debitur yang dilakukan diluar prosedur oleh Deb Collector.

Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, I Putu Armaya mengaku aksi itu kian meresahkan, terbukti pihaknya banyak mendapatkan pengaduan konsumen tiap bulan mencapai puluhan lebih.

"Kebanykan aksi penarikan diluar prosedur atau tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku, " tegas Armaya dalam rilis Selasa (24/7/2018).

Menurutnya, jika pihak Leasing menggunakan Jasa Deb Collector sah-sah saja asalkan Leasing juga harus mematuhi aturan hukum. Slama ini, anggapan di masyarakat jika konsumen lalai tidak mampu bayar, maka Konsumen dianggap bersalah karena cedera janji atau wan prestasi.

Hanya saja, jarang dimengetahui jika pihak leasing juga melakukan pelanggaran hukum. pelanggaran hukumnya adalah dalam tata penarikannya, yang tidak sesuai prosedur.

 Banyak kendaraan Konsumen atau debitur di Bali ditarik paksa tidak menunjukkan Perjanjian Fidusia, langsung eksekusi, bahkan ada leasing melakukan penarikan kendaraan dengan menggunakan Fidusia Palsu.

Armaya mengungkapkan, sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012).

Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana.

Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP. Atau atau pasal pencurian 365 KUHP  Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

"Sebenarnya saya tidak semata mata menyalahkan Tindakan Deb collector namun lebih menyalahkan tindakan Leasing yang memberikan perintah kepada deb collector untuk menarik paksa kendaraan konsumen, yang akhirnya menyalahi aturan hukum," tukas Armaya.

Mengacu Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebenarnya memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet.

‘Tanpa adanya sertifikat fidusia, debt collector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pidana,’ sambungnya.

Dijelaskan, UU Jaminan Fidusia ini memberikan kepastian hukum kepada debitur dan kreditur, sehingga dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia/pemilik unit, dapat terlindungi masing masing haknya.

Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat ini menegaskan, perlindungan konsumen Indonesia Perlu diketahui bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda bergerak yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.

Misalnya, seseorang yang mengkredit motor, motor tersebut milik perusahaan leasing akan tetapi hak miliknya dialihkan kepada debitur atau konsumen. Dalam pelaksanaan eksekusi ini, perusahaan leasing harus melengkapi diri dengan sertifikat jaminan fidusia setelah menempuh upaya somasi terhadap debitur terlebih dahulu.

Dalam proses pelaksanaannya, pihak leasing dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga (debt collector/tenaga jasa penagihan) untuk melakukan eksekusi (penarikan barang) dengan santun dan beretika dan tidak merugikan konsumen, terangnya.

Kemudian, pemberi fidusia/pemegang kendaraan wajib menyerahkannya. Dengan adanya jaminan fidusia ini, diharapkan kedepan tidak ada lagi eksekusi di tempat.

Dijelaskan lagi, dalam UU Jaminan Fidusia ini, diatur mekanisme dalam proses eksekusi (penarikan) benda bergerak dari debitur. Debt collector atau tenaga jasa penagihan tidak berhak mengeksekusi benda jika tidak dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia. Konsumen atau Debitu menurur Armaya sebenarnya bisa menanyakan kepada tenaga jasa penagih (debt collector) tentang sertifikat jaminan fidusia.

Jika tidak ada tenaga jasa penagih tidak bisa melakukan eksekusi, Sebaliknya, dalam proses eksekusi ini, tenaga jasa penagih bisa menyarankan untuk penyelesaian di kantor perusahaan leasing. Debitur bisa mendapatkan restrukturisasi apabila merasa keberatan dengan cicilan kredit bukan penarikan paksa kendaraan dengan melanggar prosedur.

Untuk itu, Armaya berharap ke depan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bali yang memiliki kewenangan dalam pengawasan Industri keuangan non Bank, perusahaan pembiayaan / Leasing,juga harus turut campur dalam persoalan ini, di Bali banyak perusahaan Leasing melanggar aturan dalam tata cara penarikan kendaraan konsumen.

‘Mestinya OJK berhak memberikan edukasi dan pembinaan kepada perusahaan leasing di Bali, kalau tidak akan semakin banyak terjadi pelanggaran, dan konsumen yang akan dirugikan,” demikian Armaya. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi