Pemkab Badung Targetkan PAD Rp9,3 Triliun di 2019

Jumat, 06 Juli 2018 : 00.00
BADUNG- Pemkab Badung telah merancang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD 2019 dengan target perolehan sebesar Rp 9,3 triliun lebih meningkat sebesar Rp 3,6 triliun lebih (64,62 persen) dibanding APBD tahun sebelumnya.

Hal itu terungkap saat Ketua DPRD Badung menerima sejumlah dokumen rancangan Kebijakan Umum Perubahan  Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan  (PPAS P) APBD Perubahan tahun 2018 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 induk dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, di ruang kerja Ketua DPRD Badung, Putu Parwata Rabu 4 Juli 2018.

Dalam penerimaan, TAPD Badung juga menyerahkan dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 yang dihadiri Sekkab Badung Wayan Adi Arnawa, Kepala BKAD Badung Ketut Gede Suyasa, Kepala Bappeda Badung Made Wira Darmajaya, Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta, Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata dan Sekwan Badung, Nyoman Predangga.

Adi Arnawa mengungkapkan, penyerahan dokumen ini sesuai dengan aturan pemerintah dan sebelum menjadi APBD harus diserahkan dulu ke dewan untuk digodok.

Ada sejumlah program pada 2019, salah satunya adalah jalan lingkar di kawasan Kuta Selatan dan Taman Kota yang sudah masuk pada tahapan feasibality study.

“Kami mohon agar dewan bisa membahas secepatnya sehingga ada koordinasi dengan pusat. Ada beberapa dokumen yang diserahkan yakni  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, rancangan  KUA PPAS tahun 2019, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2018 dan rancangan  Perubahan APBD tahun 2018,” ujarnya.

Dikatakannya, target pendapatan daerah 2019 dirancang sebesar Rp 10 triliun lebih meningkat 53,67 persen atau Rp 3,5 triliun dari APBD Induk 2018 yang hanya Rp 6,5 triliun lebih.

Sementara PAD ditarget sebesar Rp 9,3 triliun lebih meningkat sebesar Rp 3,6 triliun lebih (64,62 persen).

Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Made Sunarta mengatakan, apa yang disampaikan Ketua TAPD sesuai dengan amanat undang-undang yang telah dijalankan oleh Kementerian dalam negeri  melalui Permendagri 59 tahun 2007.

Salah satu syaratnya adalah penyerahan KUA PPAS sesuai dengan program kerja skala prioritas untuk tahun 2019 mendatang.

“Kami sudah cermati sementara adalah  pendapatan awalnya Rp7,2 triliun naik menjadi Rp8 triliun di perubahan dan dari KUA PPAS tahun 2019 naik menjadi Rp10 triliun lebih," sebutnya.

Capaian ini suatu lonjakan dan prestasi yang dilakukan pemerintah  bersama-sama dewan guna untuk mengoptimalkan beberapa program prioritas.

Pihaknya mendukung dan mendorong kinerja dari setiap OPD yang ada di Kabupaten Badung dalam menciptakan inovasi sehingga kepentingan masyarakat dapat difasilitasi secara konkret,

“Target penyelesaian pembahasan KUA PPAS ini adalah 20 Juli. Nanti kami kerjakan secara maraton agar target tersebut bisa tercapai,” demikian Parwata. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi