Pemerintah Dinilai Terburu-buru dalam Divestasi Saham PT Freeport

Sabtu, 21 Juli 2018 : 06.42
Senator Mervin S Komber
JAKARTA- Tokoh muda Tanah Papua Mervin Sadipun Komber menilai proses divestasi saham 51 persen PT Freeport dinilai sebagai langkah terburu-buru pemerintah.

Hal itu disampaikan Mervin yang Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ditanya soal divestasimsaham pemerintah lewat PT Inalum sebesar 51 persen di PT Freeport.

Menurutnya, pemerintah terlalu buru-buru melakukan divestasi saham, padahal tahun 2021 masa kontraknya berakhir.

"Bagi saya ini adalah salah satu cara pemerintah untuk memperpanjang kontrak karya Freeport tanpa mendapat kritikan dari publik, saya melihatnya begitu," ujar Mervin Sabtu (21/7/2018).

Dengan demikian,  menjadi pertanyaan kenapa pemerintah tidak menunggu sampai selesainya kontrak karya selesai tahun 2021 sehingga tidak sampai mengeluarkan uang begitu besar untuk kemudian menasionalisasi Freeport.

Jika kemudian benar, apa yang disampaikan pemerintah bahwa divestasi saham ini sudah tahap final maka Rakyat Papua menuntut dua hal.

"Kami Rakyat Papua menuntut dua hal, pertama segera umumkan Presiden Direktur PT Freeport yang baru yang asli orang Papua," tegas mantan aktivis mahasiswa Universitas Cendrawasih ini.

Hal ini cukup beralasan, sebab selama ini terhambat pemerintah selalu berdalih karena tidak mayoritas untuk mengusulkan siapa Presiden Direktur Freeport.

Tuntutan kedua, pihaknya meminta smelter yang akan dibangun harus dibangun di Papua karena memiliki kedekatan geografis yakni di Kabupaten Fakfak dan Kaimana yang menyatakan kesiapannnya.

"Kedua daerah itu sudah menyatakan kesiapan untuk pembangunan smelter, kesiapan lahan dan lainnya sehingga tidak ada alasan untuk membangun smelter di luar Tanah Papua," demikian Mervin. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi