Maju DPD RI, DAP Sri Wigunawati Ingin Perjuangkan Kekhasan Bali

Kamis, 12 Juli 2018 : 01.21
DAP Sri Wigunawati saat mendaftar sebagai calon anggota DPD RI di KPU Provinsi Bali
DENPASAR- Akademisi dan aktivis perempuan Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati memantapkan langkah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Bali dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Tepat pukul 11.11 Wita pada Rabu 11 Juli 2018. Sri ditemani para pendukungnya mengenakan gaun dan kebaya paduan merah dan hitam, resmi mendaftarkan diri ke kantor KPUD Bali di Renon.

"Sesuai saran KPU, ya saya datang tepat waktu, tadi proses pendaftaran cukup lancar," kata Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Bali ini ditemui usai mendaftar resmi sebagai calon legislator.

Langkah Sri maju memilih jalur DPD itu, sudah dipikirkan cukup matang. Berbekal pengalaman sosial-politik dan pencalonan DPD sebelumnya, meskipun gagal namun tidak menyurutkan tekad dan semangatnya untuk berjuang merebut kursi DPD untuk Perwakilan Provinsi Bali.

Selain itu, dukungan kuat dari keluarga, kolega termasuk istri Gubernur Bali terpilih Ni Putu Putri Suastini dan para aktivis perempuan di PDI Perjuangan dan ormas, menjadi energi tersendirinya untuk maju bersaing dengan tokoh-tokoh Bali lainnya.

Menurut dia, DPD memiliki posisi setrategis dalam memperjuangkan kepentingan Bali ke depan untuk lebih mensejahterakan masyarakat.

Salah satu yang menjadi fokus perjuangan jika kelak dipercaya duduk di DPD, bagaimana bisa  mendorong pergantian UU nomor 64/1958 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Bali, Tingkat 1 NTT, Tingkat 1 NTB

Hal itu penting diperjuangkan, kata Sri, karena sejalan dengan gagasan Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster yang akan memperjuangkan pergantian UU nomor 64/1958.

Dikatakan, usulan mengganti UU tersebut menjadi UU tentang Provinsi tentang Provinsi Bali sendiri dan provinsi lainnya secara tersendiri. Dengan demikian, Bali perlu memiliki undang-undang tersendiri. 

"Tujuannya agar setiap daerah memiliki payung hukum sendiri. bukan otonomi daerah khusus (Otsus) seperti DIY atau Aceh." ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/7/2018).

Pentingnya, Bali memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur pemerintahan atau wilayah sejak tahun 1950 yang masih bagian dari negara federal di mana Bali, NTT dan NTB punya perdana menteri sendiri

Sri menegaskan, UU Nomor 64/1958 itulah yang akan direvisi sehingga terpisah dan menjadi UU Pemerintahan Bali. 

Terlebih, dengan kepemimpinan baru pasangan Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang akan membangun Bali dalam satu koridor kesatuan wilayah dengan konsep manajemen satu pulau, satu konsep, satu tata kelola.

Untuk itu, dalam memperjuangkan kepentingan Bali kedepan agar bisa tercapai tujuannya, bisa dilakukan secara sinergis antara pemerintah daerah, DPR RI dan DPD RI.

Baginya, Bali memiliki keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya sebagai daerah tujuan pariwisata yang dijiwai agama, adat dan budaya Hindu, sehingga harus memiliki payung hukum tersendiri guna mengatur kewenangan sesuai kekhususannya. 

Dia mencontohkan, kewenangan yang dijiwai spirit kearifan lokal dalam pengelolaan desa adat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan seterusnya.

Apa yang diperjuangkan itu berbeda dengan otonomi khusus (Otsus) yang dinilai tidak tepat untuk kondisi Bali.  

Selain itu, Sri Wiguwati juga akan memperjuangkan kepentingan perlindungan anak dan kaum perempuan di Bali yang selama ini terpinggirkan dan kurang mendapat perhatian. (rhm)



Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi