KIPP Minta KPU Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pilkada di Jawa Barat

Rabu, 04 Juli 2018 : 02.30
JAKARTA- Berdasarkan pemantauan KIPP Indonesia dalam pelaksanaan Pilkada di Wilayah Jawa Barat meliputi Pilkada 16 Kabupaten dan kota serta Pilkada Provinsi Jawa Barat, KIPP Indonesia menemukan sejumlah dugaan pelanggaran penyelenggaraan sehingga harus diklarifikasi KPU.

"Kami menemukan terjadinya kasus pembukaan kotak suara di beberapa kecamatan kota Cirebon, tanpa prosedur sebagaimana diatur dalan UU No 1 tahun 2015 yang telah diubah dengan UU No 10 tahun 2016, namun tidak ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam pasal 112 UU No 1 tahun 2015," Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia Kaka Suminta dalam rilis Selasa 3 Juli 2018.

Selain itu, KIPP mendapati terjadi pembukaan kotak suara tanpa prosedur yang benar, di lima desa di Kecamatan Cipunagara kabupaten Subang di Gudang PPK Kecamatan Cipunagara, yang tidak ditindaklanjuti dengan penanganan sebagaimana mestinya melalui PSU untuk TPS yang kotak suaranya dibuka.

KIPP juga melihat adanya informasi dugaan pembukaan kotak suara tanpa rosedur yang benar di beberapa daerah seperti yang disampaikan oleh KIPP Purwakarta dan di Kota Bandung, yang tidak ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana diataur dalam UU dan PKPU.

Kemudian, informasi KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota dimana kejadian-kejadian pada angka 1, 2 dan 3 telah dkonsultasikan masing-masing kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sehingga seyogyanya keputusan dan tindakan dinilai tak sesuai dengan Peratutan dan Perundang-undangan yang berlaku atas sepengetahuan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak pernah menyampaikan soal jumlah, dan sebaran kasus serupa berupa pembukaan kotak suara di berbagai daerah di Jawa Barat secara utuh dan bagaimana tindakan KPU dan Bawaslu Jawa Barat sebagai asas keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pilkada.

Dengan temuan fakta itu, KIPP Indonesia memandang dan menyatakan sikap KIPP Indonesia sebagai berikut:

Pertama, meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat perlu menyampaikan kepada publik tentang jumlah dan sebaran kasus kotak suara pilkada 2018, yang dibuka tidak tanpa prosedur yang benar, terjadi di semua daerah di jawa Barat.

Juga, serta tindak lanjut penangannanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku, sebagai asas keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pilkada.

Kedua, meminta kepada KPU dan Bawaslu Jawa barat Segera melakukan klarifikasi atas kejadian pembukaan kotak suara di Kota Cirebon, Kabupaten Subang dan informasi yang tentang kasus yang sama di Purwakarta, Kota Bandung dan daerah lainnya di Jawa Barat.

Ketiga, meminta kepada KPU dan Bawaslu Jawa barat, Segera melakukan keputusan dan tindakan sebagaimana yang diatur dalam UU. dan paraturan yang berlaku untuk kasus pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur di berbagai daerah di Jawa Barat, yang tidak ditindaklanjuti dengan PSU tersebut.

Sikap keempat, KPU dan Bawaslu diminta melakukan supervisi terhadap kasus pembukaan kotak suara tanpa perosedur yang benar yang terjadi di Jawa barat , serta melakukan koreksi terhadao dugaan pelanggaran yang terjadi dalam kasus tersebut.

Pihaknya juga meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menindak penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran dalam kasus pembuakaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur yang benar tersebut, sesuai dengan kewenangan dan peraturan/hukum yang berlaku.

Demikian penyampaian dugaan pelanggaran pilkada di Bawa Barat hasil pantauan KIPP Indonesia, tentang adanya pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar, yang perlu ditindaklanjuti KPU dan Bawaslu. (des)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi