KAN dan ESMA Jalin Kerja Sama Bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal

Senin, 23 Juli 2018 : 22.53
Penandatanganan kerja sama KAN dan ESMA bidang akreditasi lembaga sertifikat halal/foto:istimewa
JAKARTA- Badan Standardisasi Nasional/BSN melalui Komite Akreditasi Nasional/KAN melakukan kerja sama di bidang akreditasi lembaga sertifikasi halal dengan Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA).

Saat ini, perdagangan produk pangan Indonesia ke pasar Uni Emirat Arab (UAE) masih terkendala karena adanya persyaratan yang mengharuskan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan harus diperoleh dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh badan akreditasi dan diakui oleh Emirates Authority for Standardization and Metrology/ESMA. 

Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka produk Indonesia yang diekspor ke pasar Uni Emirat Arab seperti biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan jelly, dan flavour and food ingredientsakan terhambat.

Dalam rangka memfasilitasi perusahaan Indonesia agar dapat melakukan eskpor ke wilayah UAE, Badan Standardisasi Nasional/BSN melalui Komite Akreditasi Nasional/KAN melakukan kerjasama di bidang akreditasi lembaga sertifikasi halal dengan ESMA.

Pengembangan kerjasama BSN/KAN dengan ESMA dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandangani oleh Kepala BSN selaku Ketua KAN Bambang Prasetya dan Director General ESMA, Abdulla Abdelqader Al Maeeni di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Penandatangan kerjasama dihadiri perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPJPH-Kementerian Agama, Delegasi ESMA, LPPOM MUI dan Perusahaan produk pangan di Indonesia.

Isi perjanjian tersebut menyatakan, ESMA mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan persyaratan standar UAE. Kerjasama ini diharapkan dapat mendorong para produsen Indonesia untuk memperluas pasar ke UAE sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Dengan ditandatanganinya kerjasama, maka KAN selanjutnya akan melakukan akreditasi kepada lembaga sertifikasi halal untuk produk yang diekspor ke UAE.

"Selain itu. melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi tersebut untuk menjamin integritas sertifikat halal yang diterbitkan,”ujar Bambang.

Diketahui, perdagangan produk halal di dunia diperkirakan akan semakin meningkat sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Global Islamic Economic Gateway. Survey tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pasar global untuk produk pangan halal mencapai 16.6 % dari pasar global (1.173 milyar USD) dan diperkirakan akan meningkat menjadi 18.3% di tahun 2020 sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk Muslim yang diperkirakan akan mencapai 20% dari jumlah total populasi seluruh dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan produk halal akan menjadi peluang investasi yang signifikan dan berkembang.

Dalam survey melaporkan 5 (lima) negara pengekspor produk pangan halal terbesar namun bukan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yaitu Brazil, India, Argentina, Rusia dan Perancis, sedangkan 5 (lima) negara pengimpor terbesar adalah Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Indonesia dan Mesir (Global Islamic Economy Report 2016/2017). 

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri halal mengingat jumlah penduduk Muslim yang mencapai 85,2 persen atau sebanyak 221 jiwa dari total penduduk 260 juta jiwa penduduk, yang memasukkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Hal ini juga seiring dengan dan semakin berkembangnya usaha baik tingkat kecil maupun skala besar khususnya yang terkait dengan produk pangan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi