Indonesia Kelola Dana Hibah OGP-Bank Dunia Sebesar 12 juta USD

Sabtu, 21 Juli 2018 : 17.38
Peserta KTT Global OGP ke-5 di Thibisi Georgia/foto:istimewa
GEORGIA - Open Government Partnership (OGP) dengan dukungan mitra pembangunan beserta Bank Dunia telah meluncurkan OGP Multi-Donor Trust Fund (MDTF) atau Dana Hibah OGP-Bank Dunia diantaranya menyerahkan pengelolaan adan hibah sebesar Rp12 Juta USD kepada Indonesia.

OGP yang dideklarasikan tujuh tahun lalu telah menjadi salah satu gerakan multilateral yang tumbuh paling cepat. Dari delapan negara pendiri pada 2011, kini sudah 80 negara bergabung dalam OGP pada 2018.

Menariknya, pada KTT Global OGP ke-5 di Tbilisi, Georgia, 18 Juli 2018, OGP, OGP Multi-Donor Trust Fund (MDTF) atau Dana Hibah OGP-Bank Dunia untuk mendukung negara-negara klien Bank Dunia yang menjadi anggota OGP atau berniat menjadi anggota OGP dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan daya-tanggap pemerintahnya.

Meski sudah berjalan sejak tahun lalu, Dana Hibah ini baru resmi diluncurkan saat ini. Diawali pemerintah Perancis menghibahkan 1 juta Euro, sementara Pemerintah Kanada memberikan 4 juta Dolar AS sehingga total tercapai kira-kira 5,5 juta Dolar AS.

Dalam KTT OGP ini, Inggris menyatakan komitmen 3,5 juta Poundsterling, dan juga donor lain memberikan dukungannya sehingga total dana hibah yang terkumpul mencapai sekitar 12 juta Dolar AS.

Untuk mengelola dana ini dibentuk Trust Fund Council (Dewan Dana Hibah) yang terdiri dari perwakilan Bank Dunia, wakil dari donor, dua wakil dari OGP, dan satu wakil dari OGP Support Unit.

Guna mencegah konflik kepentingan dan memastikan keterwakilan berbagai pandangan, wakil pemerintah dipilih dari anggota SC yang bukan donor.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan dan sekaligus National Focal Point OGP Indonesia Yanuar Nugroho, terpilih duduk dalam Dewan Dana Hibah OGP-Bank Dunia ini sejak 2017 mewakili pemerintah dari 80 negara anggota OGP.

Bersama dengan Aidan Eyakuze dari Tanzania yang menjadi perwakilan masyarakat sipil, Yanuar akan terlibat dalam memberikan arahan penggunaan Dana Hibah ini.

“Sebuah kehormatan bagi Indonesia dan Kantor Staf Presiden dapat memperoleh kepercayaan besar mengelola dana hibah OGB,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Ia menjelaskan, dana ini menjadi sumber pembiayaan untuk merancang dan melaksanakan komitmen-komitmen OGP yang berdampak yang besar, khususnya reformasi pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan memperkuat keterlibatan warga dan daya-tanggap pemerintah (government responsiveness).

“Hibah ini juga bisa digunakan untuk membiayai upaya saling-belajar antaranggota OGP,” sambung Yanuar.

Ia memaparkan, walaupun penunjukan untuk duduk dalam Dewan Dana Hibah ini bersifat individu, namun ini bukti kepercayaan yang begitu besar bagi Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat sipilnya.

Untuk gelombang pertama, organisasi masyarakat sipil dari Indonesia, The Bojonegoro Institute, satu dari 9 yang terpilih, menerima 86 ribu dollar selama setahun untuk mendukung Pemkab Bojonegoro menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi