Gugatan Ditolak WTO, Pemerintah Harus Kendalikan Konsumsi Rokok Secara Ketat

Kamis, 05 Juli 2018 : 21.39
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi/dok
JAKARTA- Kakalahan gugatan Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah Australia sebagaimana disampaikan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO World Trade Organisation hendaknya menyadarkan pentingnya segara dilakukan pengendalian konsumsi rokok.

Sidang WTO menolak gugatan Pemerintah Indonesia dan memenangkan kebijakan Pemerintah Australia, atas kebijakannya membuat "plain packaging"(kemasan polos) pada bungkus rokok.

Pemerintah Indonesia menggugat kebijakan Australia tersebut bersama Kuba, Honduras, dan Republik Dominika. Pemerintah Indonesia mendalilkan bahwa kebijakan Pemerintah Australia melanggar hak cipta dan kekayaan intelektual, plus melanggar merek dagang tembakau. 

Ketua Pengurus Harian Yayaan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi sejak awal, sudah memprediksi kekalahan pemerintah Indonesia.

Dia memiliki alasan yakni pertama upaya gugatan pemerintah Indonesia terlalu kental membawa misi dan kepentingan bisnis industri rokok, bukan membawa kepentingan keseluruhan masyarakat Indonesia, yang 70 persennya bukan/tidak merokok;

Kebijakan pemerintah Australia membuat bungkus rokok polos (plain packaging) pada 2010, adalah kebijakan nasional Australia, untuk melindungi warganya dari dampak buruk rokok.

"Masak kebijakan kesehatan negara untuk melindungi warga negaranya kok malah digugat. Ini kan aneh bin ajaib, mencerminkan negara penggugat (Indonesia) tidak pro pada kesehatan warga negaranya," ucap Tulus.

Selain itu, dia mempertanyakan upaya pemerintah Indonesia yang dinilai langkah konyol, dan memalukan dari sisi fatsun internasional. Pasalnya, saat ini seluruh dunia sedang berpacu untuk mengendalikan konsumsi rokok.

Terbukti, 188 negara di dunia telah meratifikasi FCTC, _Framework Convention on Tobacco Control. Jumlah tersebut merupakan lebih dari 90 persen negara di dunia.

"Jadi gugatan Pemerintah Indonesia merupakan tindakan melawan arus, yang menjadi bahan tertawaan dunia. Lihatlah, yang terlibat dalam gugatan tersebut adalah negara-nagara kecil, alias tidak mendapatkan dukungan dari negara negara besar di dunia," katanya menegaskan.

Baginya, gugatan tersebut, apalagi kalah, adalah tindakan merugikan dan pemborosan keuangan negara. Sebab pemerintah Indonesia harus menyewa lawyer internasional, dan itu dibayar dengan dana APBN. Karena itu, YLKI mendesak BPK dan KPK untuk mengaudit hal tersebut;

Untuk itu, kekalahan pemerintah Indonesia tersebut, harus menjadi pembelajaran bahwa konsumsi rokok harus dikendalikan secara ketat, mulai dari cukai, harga jual, dan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok.

"Kebijakan Pemerintah Australia patut dicontoh oleh negara manapun, termasuk Indonesia, untuk melindungi kesehatan warga negaranya," demikian Tulus. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi