Dari "Kelian", Turunlah UHC

Sabtu, 07 Juli 2018 : 09.23
Deputi Direksi BPJS Bali NTB NTT Aemy Lubis memberikan penghargaan kepada Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra terkait UHC
KLUNGKUNG - “Kuncinya di perbekel, kalau mereka mau aktif akan lebih mudah mengumpulkan data perekaman dan lebih valid,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Komang Darma Suyasa.

Karena pertimbangan itulah, sejak 2017 lalu, Kabupaten Klungkung ganti strategi dalam merekam E-KTP masyarakat. Jika sebelumnya, petugas Disdukcapil pasif menunggu masyarakat mendaftar. Strategi itu diganti dengan menggerakkan sebanyak 58 kepala desa dan kelurahan dan ratusan kepala dusun untuk proaktif.

Supaya lebih efektif, setiap kades diminta melibatkan kepala dusun (kadus) untuk turun mengumpulkan data perekaman E-KTP. Darma mengatakan, peran kadus yang dibantu kadus terbukti efektid dan vital mengumpulkan data perekaman.

Metode ini terbukti lebih cepat, praktis serta lebih valid. Dalam struktur masyarakat Bali, kadus (kelian) merupakan pintu pertama pengurusan administrasi. Di struktur masyarakat Bali, terdapat Desa Adat atau Pakraman dan Desa Dinas. Desa Dinas dipimpin oleh kepala desa atau perbekel dan strukturnya di bawah pemerintahan sedangkan desa adat berdiri otonom dan tidak dibawah pemerintahan dan dikepalai seorang bendesa.

Setiap desa akan memiliki banjar (setingkat dusun) dengan jumlah berbeda-beda. Banjar itulah yang dilayani oleh seorang kelian yang bertugas menjadi pintu pertama pengurusan administrasi masyarakat. Masalah pendaftaran KTP, Kartu Keluarga hingga urusan kematian harus dilaporkan ke kelian sebelum ke perbekel.

“Data dari mereka lebih valid, terutama soal masyarakat yang meninggal atau pindah alamat. Kami selama ini tidak bisa menghapus data karena ada Undang-undangnya, tetapi data kelian itu benar-benar nyata. Sampai ketahuan juga apakah warga sudah punya BPJS Kesehatan atau belum,” paparnya belum lama ini.

Strategi inovatif dan minim biaya dengan melibatkan kelian itu membawa hasil positif. Daerah dengan luasan 227,48 Km2 ini berhasil meraih penghargaan oleh Kemendagri karena berhasil mencetak E-KTP hingga 86,49% dari total jumlah penduduk terdata sekitar 230.684 jiwa (2016). Pada Maret 2018, Klungkung juga diganjar dengan predikat Universal Health Coverage (UHC) untuk layanan kesehatan gratis.

Warga yang sudah memiliki JKN-KIS akan mendapatkan perawatan gratis karena biaya sudah dikover Pemkab Klungkung. Dengan syarat, bersedia dirawat inap di kelas tiga. Jika naik kelas, peratawan gratis itu tidak berlaku. UHC merupakan amanat UU No.40/2005 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Seluruh kabupaten di Indonesia ditargetkan pada 2019, semuanya sudah mengadopsi UHC. Syarat bagi daerah untuk bisa memperoleh predikat ini, minimal 95% penduduknya sudah terkover jaminan kesehatan. Bagi Klungkung, predikat itu terasa istimewa.

Dari 9 kabupaten kota di Bali, hanya Kabupaten Badung dan Klungkung yang sudah dinyatakan meraih UHC. BPJS Kesehatan Wilayah Bali NTB dan NTT mencatat, masyarakat Klungkung yang sudah terkover JKN-KIS hingga 1 Maret 2018 sebesar 98,01% atau sebanyak 215.206 jiwa. Tersisa 1,99% atau 4.277 jiwa belum terkover program pemerintah ini.

Keberhasilan Klungkung seakan “menampar” bagi daerah lain di Bali. Daerah ini seakan membuktikan bahwa kendala geografis hingga minimnya pendapatan bukan menjadi alasan untuk merealisasikan UHC. Per tahun, PAD daerah ini tercatat "hanya" Rp152 miliar (2017). Bandingkan dengan PAD Badung pada tahun lalu mencapai Rp3,5 triliun, Denpasar Rp933 miliar, Gianyar Rp667 miliar atau Buleleng Rp472 miliar.

Tidak hanya soal pemasukan bagi daerah, pendataan masyarakat disini juga lebih susah karena faktor geografis. Klungkung adalah satu-satunya kabupaten di Bali yang memiliki tiga pulau, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa  Ceningan yang kini mulai menjadi primadona pariwisata.

Masyarakat Klungkung sering menyebut perbedaan daratan itu dengan Klungkung daratan dan Nusa Gede untuk membedakan. Sebanyak 80% masyarakat Klungkung tinggal dan menetap di daratan (Kecamatan Dawan, Klungkung dan Banjarangkan), sedangkan 20% menetap di Kawasan Nusa Penida (Kecamatan Nusa Penida). Untuk menjangkau Nusa Penida, harus menggunakan perahu penyeberangan. Demografi daerah lain di Bali, semuanya berada dalam satu daratan.

Darma Suyasa menuturkan, pendataan penduduk di Nusa Penida merupakan tantangan tersendiri. Meskipun terbantu dengan tugas kepala dusun, untuk merekam datanya sering terkendala cuaca dan jumlah petugas. Ombak besar dan hanya ada 1 petugas perkaman untuk Nusa Penida sering menyusahkan. Meski demikian Disdukcapil tetap berkomitmen setiap bulan mendatangi daerah ini.

Kadis Kesehatan Klungkung Made Adi Swapatni mengakui, tanpa adanya perekaman E-KTP yang masif, mustahil mewujudkan UHC di daerahnya. Dia mengatakan saat pertama bertemu dengan BPJS Kesehatan Klungkung, perbedaan data antara pihaknya dengan institusi tersebut membuat pusing. Gerak cepat kemudian ditempuh. Selain membuka pendaftaran BPJS Kesehatan di pusat perizinan atau mall birokrasi, inovasi Disdukcapil melibatkan kelihan banjar terbukti ampuh.

“Terutama jumlah penduduk meninggal dan yang mendapatkan jaminan dari pemerintah. Tapi syukurlah karena komitmen kepala daerah akhirnya perekaman lancar dan berhasil,” jelasnya.

Masalah data ini memang sangat krusial selain tentu saja kesediaan masyarakat untuk ikut dalam program. Kadis Kesehatan Denpasar Putu Sri Armini mengakui, upaya daerahnya mewujudkan UHC terganjal dua hal diatas. Soal data menurutnya menjadi pangkal persoalan bagi Ibukota Bali ini tidak bisa meraih predikat UHC.

Dia mengatakan di Denpasar sebenarnya sudah ada komitmen dari Wali Kota untuk program ini. Masalah dana sejatinya tidak ada kendala, tetapi tanpa adanya kejelasan data maka mustahil mewujudkan UHC. Dia menyatakan Denpasar berkomitmen menambah dana, tetapi belum menjamin terwujudnya UHC.

"Masalahnya, pekerja mandiri banyak belum mau gabung sekarang. Mereka beralasan sudah punya asuransi swasta. Ini yang membuat kami kesulitan wujudkan UHC," tuturnya.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengakui data penduduk dan kesediaan masyarakat merupakan kendala utama. Namun, pihaknya sudah dari awal mengantisipasi persoalan ini. Dia menyatakan selain perekaman, ada sejumlah langkah mendorong masyarakat ikut program JKN. Sebagai pemerintah, pihaknya memberikan kartu JKN kepada pemuka agama atau sulinggih. Menurutnya, cara sederhana ini cukup berhasil.

"Tujuannya sederhana, semua masyarakat Klungkung dapat jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan gratis," jelasnya.

Meskipun diakuinya, sebagian masyarakat ada yang menjadi anggota jaminan kesehatan komersial dan belum menjadi  peserta JKN. Suwirta berpendapat bahwa hal itu bukan alasan untuk memberikan pelayanan gratis bagi warga. Bupati yang terpilih untuk kedua kalinya ini menyatakan  UHC merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Karena alasan itu pula, jika pada 2017 pihaknya mengalokasikan Rp2,9 miliar untuk pendanaan JKN-KIS. Pada 2018, Klungkung mengalokasikan Rp17,9 miliar untuk pembayaran JKN-KIS bagi 65.000 orang warganya.

“Harapannya semua masyarakat Klungkung ke depan bisa menikmati fasilitas kesehatan gratis. Kami mengimbau kalau masih ada belum daftar agar segera mengurus ke desanya atau bisa lewat kelurahan,” pintanya.

Suwirta menuturkan meskipun APBD daerahnya terbatas, program UHC tetap harus diutamakan. Selain untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program ini terbukti memberikan kontribusi positif bagi daerah. Dana kaptivasi dari program inu ternyata cukup bernilai. Jika pada 2016 dana kaptivasi yang diperoleh Rp4,9 miliar dan meningkat lagi pada 2017 menjadi Rp6,7 miliar. Tahun ini diperkirakan bisa mencapai Rp11,8 miliar.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali NTT dan NTB Army Adrian Lubis mengaku terkejut dengan cepatnya Klungkung merealisasikan UHC. Dia menegaskan, kemampuan Klungkung terbilang luar biasa karena bukan merupakan kabupaten  kaya dan memiliki kendala geografis. Klungkung meluncurkan UHC pada Oktober 2017, dan hanya dalam tempo 5 bulan sudah bisa mewujudkan.

“Klungkung ini kami apresiasi karena cepat dan bukan daerah kaya,” katanya menegaskan.

Dia mengatakan sebenarnya daerah lain seperti Karangasem dan Denpasar juga sudah komitmen UHC. Hanya saja, lebih dulu Klungkung yang berhasil mewujudkan. Karangasem masih melakukan pendataan, sedangkan Denpasar mengajukan penambahan kuota. Diharapkan 9 kabupaten dan kota di seluruh Bali pada akhir tahun ini bisa mewujudkan UHC sebagaimana sudah diamanatkan dalam undang-undang. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi