Tolak Wacana TNI AU Gantikan Pilot Garuda, Ini Alasan YLKI

Jumat, 08 Juni 2018 : 21.44
ilustrasi/dok:kabarnusa
JAKARTA- Rencana pemerintah ingin melibatkan pilot TNI AU untuk menggantikan pilot GA yang mengancam mogok dinilai tidak tepat dan tindakan gegabah.

Kini, ancaman mogok Serikat Karyawan Garuda (SEKARGA) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG), masih terus berlangsung.

Belum ada titik temu antara SEKARGA, APG dengan pihak managemen GA dan atau pemerintah. Kecuali mediasi yang dilakukan oleh Menko Kemaritiman dengan SEKARGA dan APG. Itu pun hasilnya tidak jelas seperti apa.

Tampaknya pemerintah mulai panik dengan ancaman mogok tersebut. Salah satu bentuk kepanikannya adalah ingin melibatkan pilot TNI AU untuk menggantikan pilot GA yang mogok. 

Langkah itu dinilai main hantam kromo, bahkan anti regulasi, baik regulasi nasional dan atau internasional, ICAO.

"Sebab antara pilot penerbangan sipil dengan penerbangan militer berbeda aturan, dan berbeda karakter," dalih Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam rilis Jumat (8/6/2018).

Ia mencontohkan, untuk menerbangkan pesawat jenis Boeing 737-800 harus mengantongi lisensi  dan rating yang bisa diperoleh 2-3 bulan.

Juga perlu waktu untuk pengenalan rute, jenis bandara dan budaya layanan yang dipersyaratkan.  Tidak bisa kita bayangkan kalau pergantian pilot itu dilakukan dalam waktu sekejab.

"Aspek safety yang menjadi taruhannya. Bisa dipastikan, tidak ada pilot TNI AU yang sudah memiliki Sertifikat Pelatihan Boeing 737-800. Itu hanya salah satu contoh saja," tutur Tulus.

YLKI meminta pihak SEKARGA, dan APG tidak melakukan pemogokan total, apalagi dalam masa peak session seperti mudik  Lebaran. Mogok adalah tindakan kontra produktif dari sisi pelayanan pada konsumen.

YLKI meminta agar pemerintah lebih terbuka dan kooperatif, membangun komunikasi yang baik dengan SEKARGA dan APG. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi