Polres Karangasem Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Jumat, 08 Juni 2018 : 22.36
KARANGASEM- Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa hadir dalam Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Aula Polres Karangasem.

Apel ini sebagai komitment Polres Karangasem yang siap Melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

Kapolres Karangasem selaku Inspektut Upacara AKBP. IGN. Agung Ade Panji Anom mengatakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari  keputusan bersama antara Kapolri dengan Menteri PAN dan RB RI Nomor KB/1/IV/2018 dan Nomor :01 Tahun 2018.

Keputusan itu berisi tata cara pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani maka polres Karangasem dan jajaran pada hari ini melaksanakan upacara pencanangan zona integritas menuju wilyah WBK dan WBBM.

"Hal ini dilakukan guna memberikan keyakinan kepada publik bahwa Polres Karangasem dan jajaran memang benar benar telah siap menjadi instansi yang berpredikat zona  intregritas dengan berikrar no korupsi, no kolusi dan no nepotisme," tegas dia.

Selain itu, tidak menerima gratifikasi menjunjung tinggi kode etik dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan perundang undangan.

Untuk itu, Ia meminta arahan seluruh stakeholder yang hadir pada kesempatan itu untuk memberikan dukungan maksimal sehingga Polres Karangasem mampu menampilkan sosok Polri yang berkomitmen sebagai pelindung , pengayom dan pelayan masyarakat.

"Juga memiliki integritas yang berpijak pada nilai nilai luhur kebangsaan guna mewujudkan pokri yang profesional, modern terpercaya dan bebas dari KKN dan dicintai masyarakat," tandasnya lagi.

Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa mengatakan, Zona lntegritas ( Zl  di lingkungan Polri adalah predikat yang diberikan kepada Polri yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM ( Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

"Menuju “ Wilayah Bebas dari Korupsi / WBK” adalah predikat yang diberikan kepada satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja," jelasnya.

Untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani / WBBM “ adalah predikat yang diberikan kepada satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ( ZI) di tingkat Polres Karangasem, dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona lntegritas menuju WBK / WBBM, Terdapat enam komponen pengungkit dengan total bobot 6O %, yaitu, Manajemen Perubahan = 5 % . Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Satker/Satfung yang dibangun, menjadi Iebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.


Selain itu, penataan Tatalaksana = 5% , bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK / WBBM. Penataan Sistem Manajemen SDM = 15 %, Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Polri bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Polri pada Zona Integritas Menuju WBK / WBBM. Penguatan Akuntabilitas Kinerja = 10 % Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri.

Penguatan Pengawasan = 15 % Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Polri yang bersih dan bebas KKN. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik  10% Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sedangkan Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama dengan bobot 40 % dari lndikator Hasil, yaitu: 1. Terwujudnya Aparatur Polri yang Bersih dan Bebas dari KKN (20%), diukur dengan menggunakan ukuran, a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan b. Presentase penyelesaian TLHP.

2.Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (20%), diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Sejalan dengan konsep island bf integrity, diharapkan upaya ini akan memberikan kontribusi positif yang dapat meningkatkan nilai IPK( Indek Persepsi Korupsi) Polri khususnya dan IPK Indonesia umumnya, Sehingga diyakini semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi. (rhm)


Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi