Dewan Khawatirkan Sistem Zonasi Ancam Peluang Anak Yatim Sekolah SMA Negeri

Selasa, 19 Juni 2018 : 22.13
AMLAPURA- Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru khususnya untuk melanjutkan SMA Negeri dinilai memberatkan para orang tua. Bahkan, sistem ini mengakibatkan siswa terancam tidak dapat meneruskan ke jenjang SMA.

Diketahui, sistem baru ini mensyaratkan legalisir foto copy KK dan juga akte kelahiran di Catatan Sipil.  Tak ayal, Mall Pelayanan Publik di UKM Center Karangasem di serbu siswa dan juga orang tua siswa.

Mereka datang untuk mengesahkan atau melegalisir Foto Copy KK dan juga Akte Kelahiran sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke SMA. Terjadilah antrean panjang di MPP karena banyak siswa dan juga orang tuanya melakukan legalisir KK dan Akte.

Ada juga yang berharap pengesahan KK dan Akte tersebut bisa dilakukan di Kantor Camat sehingga lebih dekat.

Anggota DPRD Karangasem Kadek Sujanayasa mengakui sistem zonasi kian membinggungkan. Bahkan tidak hanya siswa yang di bikin bingung namun orang tua siswa dan juga sekolah.

Politisi NasDem ini mempertanyakan bagimana nasib anak anak yatim yang KK nya ada di desanya masing masing. Sementara mereka tinggal di sebuah Yayasan di Kota dan mestinya bersekolah di Kota tersebut.

“Ini juga harus dipikirkan dan di carikan solusi,” ujarnya. Pasalnya, kalau ini tidak juga ada solusinya jelas anak anak tersebut terancam tidak bisa sekolah atau melanjutkan sekolah.

Jika anak anak ini sampai tidak sekolah tentunya akan menjadi masalah karena ada wajib belajar 12 tahun. kondisi ini terkesan kebijakan pendidikan tidak sejalan.  Satu sisi ada wajib belajar 12 tahun sementara anak anak yang akan melanjutkan sekolah malah dipersulit dengan berbagai persyaratan.

Selaian itu nasib anak anak yang orang tuanya bekerja di Kota sementara KK masih di Desa. Mereka ini terancam akan sekolah di desa sehingga anak anak tidak ada yang mengurus. Bahkan mereka ini juga terancam tidak bisa melanjutkan sekolah.

Untuk menentukan zona KK dan KTP saja tidaklah cukup.  Tetapi sekolah kelulusan sang anak tersebut juga menjai dasar.Sementara itu Kepala Sekolah SMAN 1 Selat Wayan Cenik mengakui kalau KK dan Akte merupakan persyaratan yang sudah diputuskan pemerintah cukup memberatkan. (rhm)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi