Bupati Giri Tegaskan Rekomendasi untuk Penataan dan Normalisasi Kawasan Teluk Benoa

Minggu, 24 Juni 2018 : 00.00
Bupati Badung Giri Prasta/dok
BADUNG-  Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menegaskan rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Badung 28 Desember 2012 hanya untuk melakukan penataan dan normalisasi daerah pasang surut kawasan Teluk Benoa.

Dalam rekomendasi DPRD Badung Nomer 556/1951/DPRD Badung tertanggal 28 Desember 2012, hanya memberikan izin untuk melakukan penataan dan normalisasi daerah pasang surut kawasan Teluk Benoa.

Tidak seperti TOR (Term of Reference) ditandatangani Plh Bupati Badung I Ketut Sudikerta yang jelas-jelas menyebut reklamasi.

"Normalisasi yang dimaksud untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di kawasan Teluk Benoa, seperti abrasi, pendangkalan akibat sendimentasi dan kerusakan tanaman mangrove," sebut Giri dalam keterangan resminya Sabtu 23 Juni 2018.

Bupati Giri Prasta angkat bicara terkait tudingan sepihak kepadanya. Sebelum masuk substansi dia ingin mengajak melihat tanggal keluarnya TOR yang diteken Sudikerta dengan Rekomendasi DPRD Badung.

TOR Reklamasi Pantai Tanjung Benoa dan Pulau Pudut berdasarkan Surat Nomor 523/3193/Disnakanlut tertanggal 26 September 2012, sedangkan Rekomendasi DPRD Badung tanggal 28 Desember 2012.

“Jadi intinya begini, TOR yang ditandatangani Sudikerta menginginkan Rekomendasi, kami DPRD Badung menolak dan mengeluarkan rekomendasi normalisasi,” terangnya.

Substandi kedua, kata Giri menjelaskan  normalisasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tindakan menjadikan normal (biasa) kembali.

Dicontohkan normalisasi Kalijodo di Jakarta, yang awalnya mengalami pendangkalan dan kondisinya kurang tertata, kini menjadi baik. Berkaitan dengan Teluk Benoa, kondisi riil dilapangan telah mengalami abrasi, pendangkatan akibat sedimentasi yang dibawa oleh aliran sungai yang bermuara di Teluk Benoa, selanjutnya kerusakan tanaman mangrove.

“Hal-hal itu yang ingin kita perbaiki, bukan reklamasi atau pengurukan seperti TOR tersebut,” sambungnya.

Dalam poin-poin rekomendasi itu juga banyak hal yang ditekankan, misalkan kegiatan dan pemanfaatan kawasan tersebut agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, budaya dan agama. (*)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi