Berkomitmen Bantu Rp 500 Juta untuk Desa Pakraman, Mantra Kerta Siap Dikawal KPK

Sabtu, 09 Juni 2018 : 09.26
DENPASAR- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra- I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) memenuhi undangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali.

Paslon diusung Koalisi Rakyat Bali (KRB) mengklarifikasi bantuan penguatan Desa Pakraman sebesar Rp 500 juta rupiah. Rai Mantra menegaskan rancangan bantuan tersebut ada dalam visi-misi Mantra-Kerta, yakni Nawacandra.

"Tidak ada money politic. Ini sepenuhnya ada dalam visi dan misi. Penjabaran dari program strategis unggulan Nawa Candra," ucap Rai Mantra Jumat 8 Juni 2018.

Dalam dokumen resmi diserahkan ke Bawaslu Bali, program bantuan Rp 500 juta kepada Desa Pakraman tercantum.  Dalam visi jelas. Itu menyangkut budaya. Di dalam misi masuk poin ke-1. Di dalam sasaran program poin 1, 5, dan 7.

"Itu sangat jelas. Ini bukan untuk penguatan desa pakraman, tetapi juga pengembangan," tandas Sugawa Korry dari tim pemenangan Mantra-Kerta.

Sementata Cawagub Sudikerta menegaskan, pihaknya berkomitmen menambah bantuan kepada desa pakraman merespons arus perkembangan globalisasi yang dinilai mengancam eksistensi lembaga adat khas Bali tersebut. "Pusat pelestarian budaya ada desa pakraman.

Desa pakraman adalah benteng terakhir. Dalam visi-misi tercantum dalam poin ketujuh, peningkatan pelestarian adat dan budaya," terang Sudikerta.

Rai Mantra menerangkan visi-misi dimaksud tertuang dalam Bab III poin 3.7113 yang berbunyi meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya. "Strateginya meningkatkan minat masyarakat untuk ikut andil dalam pelestarian dan pengembangan budaya.

Arah kebijakannya menggali, melestarikan, dan merevitalisasi budaya Bali untuk memperkaya keanekaragaman budaya yang didukung oleh iklim, sarana, dan prasarana yang memadai," tegasnya.

Peningkatan bantuan ke desa pakraman sebesar Rp 500 juta per tahun bukan program muluk-muluk. Konsekuensinya, Mantra-Kerta harus gigih memperjuangkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali. Konsekuensi lainnya adalah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Ini merupakan program lanjutan dari pemerintahan terdahulu dan akan dilanjutkan oleh Mantra-Kerta," jelas Sudikerta sembari menyebut di awal dirinya menjabat tahun 2013 bantuan ke desa pakraman hanya senilai Rp 55 juta.

Pihaknya memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Bali karena taat pada hukum. Sudikerta menegaskan lima tahun silam (2013, red) kala mencalonkan bersama Made Mangku Pastika program serupa juga ditawarkan kepada masyarakat, namun tidak ada yang protes apalagi menyebut itu sebagai money politic.

"Waktu berkomitmen Rp 150 sampai Rp 200 juta rupiah. Yang terealisasi lebih dari itu. Tak ada laporan dari masyarakat," tegasnya.

Ia menegaskan kembali, Mantra-Kerta menegaskan komitmen menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas korupsi akan dikawal penuh KPK. (*)

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi