Abraham Samad: Keadilan Sosial Sulit Terwujud Jika Korupsi Merajalela

Jumat, 01 Juni 2018 : 20.26
Abraham Samad/foto:istimewa
JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 2011-2015, Abraham Samad, menilai, keadilan sosial di Indonesia – sebagai salah satu sila Pancasila – tidak mungkin terwujud selagi korupsi masih merajalela dan terjadi dalam skala masif seperti sekarang.

Padahal, Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara. Pancasila juga menyimpan amanah para pendiri negara untuk kemaslahatan bangsa.

Amanah itu dikonkretkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 lewat kalimat “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Abraham mengungkapkan, keadilan sosial yang dimaksud adalah keadilan terhadap akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, penghasilan yang layak, dan seluruh hak dasar warga negara.

“Sementara, kita lihat saja kondisi sekarang. Ketimpangan dan kesenjangan sosial masih terjadi. Jurang antara yang kaya dan yang miskin masih menganga lebar,” kata Abraham dalam keterangan resminya Jumat 1 Juni 2018.

Pria kelahiran Makassar ini meminta pemerintah, benar-benar menjalankan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Sebab, keduanya adalah dasar negara dan konstitusi yang memayungi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pada hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni ini, sudah sepatutnya pemerintah merenung, lalu merumuskan kebijakan dan peraturan yang pro kepada rakyat. Bukan pro kepada pemilik modal,” katanya menegaskan.

Ia juga menyoroti soal penegakkan hukum dan pemberatasan korupsi. Negara tidak boleh kompromi terhadap pelaku korupsi. Negara juga harus memberikan hak dasar warga negara tanpa diskriminasi. Negara juga harus memegang kontrol penuh terhadap pengelolaan sumber daya alam.

“Keadilan Sosial dalam Pancasila tak mungkin terwujud jika Pancasila hanya sebatas wacana. Apalagi jika hanya dikanalisasi ke dalam bentuk pencitraan yang elitis,” tuturnya.

Karenanya, Abraham mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak menjadikan Pancasila sebagai konsumsi bagi kelompok tertentu, dengan mengabaikan pesan sejarah di dalam Pancasila.

“Pancasila harus menyatu ke dalam urat nadi semua warga negara, dalam wujud pola pikir dan pola tindak,” pungkasnya. (rhm) .

Berita Terbaru

Saat ini 0 komentar :

Rekomendasi